LPSK Sebut Putri Candrawathi Pemohon Terunik: Butuh Perlindungan, Tapi Tidak Antusias

LPSK Sebut Putri Candrawathi Pemohon Terunik: Butuh Perlindungan, Tapi Tidak Antusias
Tas Gucci Putri Candrawathi Saat Rekonstruksi jadi Sorotan. ©2022 Merdeka.com
NEWS | 26 September 2022 08:30 Reporter : Bachtiarudin Alam

Merdeka.com - Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo, sempat mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) setelah kasus kematian Brigadir J terendus ke publik. Tetapi, LPSK menilai Putri tak seperti pemohon lainnya yang memang butuhkan perlindungan dari LPSK.

Alasan itu diutarakan LPSK karena Putri sebagai pemohon perlindungan tak bisa diajak berkomunikasi.

"Satu-satunya pemohon sepanjang LPSK berdiri yang tidak bisa, tidak mau dia menyampaikan apapun kepada LPSK," kata Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Edwin Partogi Pasaribu, kepada wartawan Senin (26/9).

2 dari 4 halaman

Edwin menjelaskan, permohonan perlindungan yang diberikan LPSK sejatinya bersifat sukarela. Namun demikian, pemohon diharapkan tetap berperan aktif dalam setiap prosedur yang ditetapkan LPSK guna mendapatkan perlindungan.

"Padahal dia yang butuh LPSK, bukan LPSK butuh Ibu PC. Ibu PC yang butuh permohonan, artinya Ibu PC butuh perlindungan LPSK, tapi tidak antusias, tapi kok tidak responsif gitu. Hanya ibu PC pemohon yang seperti itu selama 14 tahun LPSK berdiri," beber Edwin.

Untuk diketahui, Putri sempat mengajukan perlindungan kepada LPSK pada 14 Juli 2022 atau sepekan setelah peristiwa penembakan Brigadir J (Nofriansyah Yoshua Hutabarat) terjadi. Pengajuan perlindungan disampaikan Putri berbarengan dengan pengajuan perlindungan yang dilayangkan Bharada E atau Richard Eliezer. Bharada E disebut menembak Brigadir J bersama Ferdy Sambo.

Singkat cerita, LPSK akhirnya memutuskan menolak permohonan perlindungan yang dilayangkan Ferdy Sambo, Putri Candrawathi terkait kasus kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

"LPSK memutuskan untuk menolak atau menghentikan penelaahan terhadap ibu P ini. Karena, memang ternyata tidak bisa diberikan perlindungan," kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin (14/8).

3 dari 4 halaman

Adapun alasan penolakan permohonan kepada Putri, kata Hasto, karena sejak awal permohonan diterima pihaknya telah menemukan adanya kejanggalan. Sejak diajukan pada 14 Juli 2022, sebagaimana permohonan yang ditandatangani Putri dan kuasa hukumnya.

"Kejanggalan pertama ternyata ada dua permohonan lain, yang diajukan. Ibu P ini tertanggal 8 Juli 2022, dan ada permohonan yang didasarkan berdasarkan adanya laporan polisi yang diajukan Polres Metro Jakarta Selatan pada 9 Juli," ujar Hasto.

"Tetapi kedua laporan polisi ini bertanggal berbeda tetapi nomornya sama, oleh karena itu kami pada waktu itu barangkali terkesan lambatnya. Kok tidak memutus-mutuskan apa perlindungan kepada yang bersangkutan," tambah dia.

Selain dua laporan polisi tersebut, LPSK juga menemukan kejanggalan lain yang semakin menjadi ketika staf ingin bertemu dengan Putri. Yang pada usahanya sempat terhambat, lantaran sulitnya berkomunikasi pada 16 Juli dan 9 Agustus lalu.

"Kejanggalan ini semakin menjadi, setelah kamu mencoba berkomunikasi dengan ibu P. Sampai akhirnya, kita kemudian kan baru dua kali ketemu dua kali dengan ibu P dari LPSK," ucap Hasto.

4 dari 4 halaman

JC Bharada E Dikabulkan

Sedangkan untuk Richard Eliezer atau Bharada E pengajuan permohonan sebagai justice collaborator telah sepenuhnya diterima LPSK, usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J.

"Permintaannya untuk menjadi terlindung LPSK untuk menjadi justice collaborator. Jadi keputusan ini sudah resmi," kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin (14/8).

Dengan resminya perlindungan yang diberikan kepada Bharada E, maka status terlindung darurat yang sebelumnya disematkan kepada yang bersangkutan telah resmi dicabut dan menjadi terlindung penuh.

"Oleh karena itu perlindungan darurat yang kita berikan dua hari lalu kita cabut. Dan kemudian perlindungan sepenuhnya dilakukan dalam bentuk buka darurat lagi," sebut Hasto.

Hasto menjelaskan bahwa perlindungan darurat yang sebelumnya diberikan kepada Bharada E dikeluarkan LPSK, karena melihat situasi kondisi yang membahayakan jiwa seseorang atau proses hukum sudah berjalan.

"Atau pemohon itu memerlukan pendampingan oleh LPSK itu biasanya kita berikan perlindungan darurat. Dan iya perlindungan darurat sudah dicabut dan diputuskan untuk menjadi terlindung LPSK sebagai justice collaborator," sebutnya.

Ada 5 Tersangka

Untuk diketahui, lima tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, antara lain Bharada E alias Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Bripka RR alias Ricky Rizal, Kuat Maruf alias KM, Irjen Ferdy Sambo alias FS, dan Putri Candrawathi alias PC.

Pada kasus ini, Bharada E dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan Juncto 55 dan 56 KUHP.

Sedangkan, Brigadir RR dan KM dipersangkakan dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Sementara Ferdy Sambo dipersangkakan dengan Pasal 340 subsider Pasal 338 jo Pasal 55, Pasal 56 KUHP. Selanjutnya, Putri Candrawathi disangkakan dengan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 dan Pasal 56.

(mdk/lia)

Baca juga:
Masih Periksa Berkas, Kejagung Belum Bahas Penahanan Putri Candrawathi
Polri Bicara Soal Jet Pribadi Brigjen Hendra Kurniawan, Masuk Bagian Materi Timsus
Pengacara Ferdy Sambo Bantah Ada Sosok 'Kakak Asuh'
Tanggapan Polri soal Ayah Brigadir J Lelah dengan Kasus Ferdy Sambo
Polri Jawab Soal 'Kakak Asuh' Beking Kasus Ferdy Sambo: Timsus Belum Terima Informasi
Langgar Etik Tangani Kasus Brigadir J, AKP Idham Fadilah Disanksi Demosi Satu Tahun
Polri Terima Memori Banding Pemecatan Kombes Agus Nurpatria Cs, Sidang Segera Digelar

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Opini