Mahfud MD: Di Meja Saya Banyak Putusan Pengadilan yang Tak Bisa Dieksekusi

PERISTIWA | 22 Januari 2020 15:00 Reporter : Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan, dengan adanya Omnibus Law nantinya Indonesia akan terbebas dari hukum industri. Dia mengklaim saat ini masih marak fenomena tersebut.

"Nah sekarang di Indonesia itu banyak industri hukum. Orang membuat hukum untuk mencari keuntungan sepihak. Diatur sedemikian rupa," kata Mahfud di Hotel Shangri-La, Jakarta Selatan, Rabu (22/1).

1 dari 2 halaman

Dia menjelaskan, banyak pihak mengambil keuntungan dengan industri hukum tersebut. Mulai dari proses pembuatan undang-undang hingga implementasinya.

"Sampai eksekusinya, di meja saya sekarang banyak sekali putusan pengadilan yang enggak bisa dieksekusi. Sudah menang, diindustrikan, sudah kasus perdata dibelokkan jadi pidana. Mulai lagi dari awal," kata Mahfud.

2 dari 2 halaman

Dia mengklaim jika masih banyak oknum yang menggunakan industri hukum, Indonesia akan hancur. Sebab itu, peraturan yang tidak perlu dipangkas dan dipersingkat dalam Omnibus Law.

"Dengan demikian itu adalah metode pembuatan yang mengatur banyak hal dalam satu paket. Satu bus besar membawa muatan yang beragam. Sampai ke tujuan. Tidak barangnya dimuat mobil ini, barangnya ini, nanti kendalinya di sini, ini satu saja. Cepat. Itu ibaratnya. Enggak usah rumit-rumit. Enggak karu-karuan," ungkap Mahfud. (mdk/rnd)

Baca juga:
DPR Sahkan 50 RUU Prioritas 2020, Omnibus Law dan KUHP Masuk
Ridwan Kamil: Omnibus Law Jangan Jadi UU Sapujagat
Menag Tegaskan Tak Ada Penghapusan Sertifikat Halal di RUU Omnibus Law
Mahfud MD: RUU Omnibus Law Sudah Disebar ke Publik
Istana Bantah Pembahasan RUU Omnibus Law Rahasia

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.