Mahfud MD Klaim Sejak 98 Penegakan HAM Dilakukan Lebih Sungguh dan Maju

PERISTIWA | 10 Desember 2019 13:04 Reporter : Aksara Bebey

Merdeka.com - Menko Polhukam, Mahfud MD, mengklaim pemerintah sudah menjalankan tugas dalam menegakkan hak asasi manusia (HAM). Hanya saja, ada sejumlah kasus yang belum terungkap kerap dipolitisasi.

Menurut dia, secara konseptual pemerintah sudah meratifikasi ketentuan wewenang konvensi internasional tentang HAM. Salah satu indikator keseriusannya adalah dengan membentuk lembaga khusus dan membuat Undang-undang khusus.

"Sekarang kita bersikap optimis. Selama reformasi sejak tahun 98 penegakan HAM sudah dilakukan lebih sungguh dan lebih maju," kata dia usai Peringatan Hari HAM ke-71 Tahun 2019 di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Selasa (10/12).

"Kita (pemerintah) sudah meratifikasi ketentuan wewenang internasional tentang HAM. Ada yang dimasukkan ke UU dan ada yang jadi UU sendiri. Sekarang juga ada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), ada KY (Komisi Yudisial), MK (Mahkamah Konstitusi), Komnas HAM dan ada Ombudsman," sambungnya.

Indikator lain, katanya, cakupan mengenai isu HAM tidak hanya berkutat pada masalah politik, tapi sudah masuk pada sektor ekonomi, sosial dan budaya. Contohnya, kebijakan terkait bantuan pendidikan dan kesehatan.

Jika masih ada kekurangan dalam implementasi, ia meminta masyarakat turut membantu pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran HAM. "Makanya ke depan kita harus melihat HAM ini harus dilihat sebagai kerangka besar. Dan jangan (isu HAM) dipolitisasi. Apalagi pelanggaran hukum ini akan dipolitisasi," terang dia.

Disinggung mengenai penuntasan pelanggaran HAM di masa lalu, Mahfud menyebut ada pembagian analisis yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah pengungkapan kasus yang sedang berjalan, di antaranya kasus penyiraman terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.

"Kedua, yang sudah selesai dan diutus ini masalahnya enggak ada. Dan yang ketiga, ini kasus tidak bisa diselesaikan, (contohnya) kasus 84 petrus. Ini subyek obyek enggak jelas, alat bukti enggak ada. Jadi tiga jalur ini tidak hanya dijadikan wacana. Tapi nanti akan diawasi melalui UU," terang dia.

"Ini yang dulu dibahas petrus yang dulu-dulu. Dalam waktu depan, periode ini selesai. Dalam waktu dekat periode ini selesai mudah-mudahan setahun," sambungnya. (mdk/lia)

Baca juga:
Abu Sayyaf Minta Tebusan, Mahfud Tak Ingin Negara Kalah dengan Perampok
Peringatan Hakordia 2019, Mahfud MD Sebut Momentum untuk Menyadarkan Semua
Tak Beberkan Data, Mahfud Klaim Penanganan Karhutla Tahun Ini Jauh Lebih Baik
Kepala BNN Bertemu Menko Polhukam Bahas Antisipasi Peredaran Narkoba
Bertemu Mahfud MD, Erick Bahas Jajaran BUMN Terpapar Radikalisme
Mahfud MD: Saya Enggak Pernah Tertarik Omongannya Rocky Gerung

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.