Mahfud MD: Pemerintah Akan Tagih Utang Perdata Kasus BLBI

Mahfud MD: Pemerintah Akan Tagih Utang Perdata Kasus BLBI
Menko Polhukam Mahfud MD. ©2021 Merdeka.com/Humas Kemenko Polhukam
PERISTIWA | 8 April 2021 21:58 Reporter : Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dia mengatakan, pemerintah tetap akan memburu aset dan menagih utang perdata terkait kasus itu.

"Kini Pemerintah akan menagih dan memburu aset-aset karena utang perdata terkait BLBI yang jumlahnya lebih dari Rp 108 T," kata Mahfud dalam akun twitternya, Kamis (8/4).

Mahfud menjelaskan SP3 yang dikeluarkan KPK untuk Sjamsul Nursalim & Itjih adalah konsekuensi vonis MA, sehingga kasus itu bukanlah pidana.

"Mari diingat, Samsul N dan Itjih dijadikan tersangka oleh KPK bersama ex Kepala BPPN Syafruddin Tumenggung (ST). ST dijatuhi pidana korupsi oleh PN, 13 thn plus denda 700 jt dan diperberat oleh PT menjadi 15 tahun plus denda 1M. Tapi MA membebaskan ST dengan vonis, kss itu bukan pidana," ungkapnya. (mdk/yan)

Baca juga:
Bentuk Satgas Penagih Aset BLBI, Jokowi Terbitkan Keppres
Dewas KPK: Kami Tidak Turut Memutuskan SP3 Kasus BLBI Sjamsul Nursalim
Dewas KPK: Kami Tak Akan Anulir SP3 Sjamsul Nursalim
Soal SP3 BLBI, Mantan Pimpinan KPK Bilang Kerugian Negara Jelas Rp4,58 T
KPK Cabut Status Buron Sjamsul Nursalim & Istri Menyusul SP3 BLBI
Politikus PPP Nilai Wajar KPK Banyak Dikritik Saol SP3 Kasus BLBI

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami