Mahfud MD Sebut Banyak Aturan Tentang Kelautan Tumpang Tindih

Mahfud MD Sebut Banyak Aturan Tentang Kelautan Tumpang Tindih
PERISTIWA | 7 Januari 2020 15:03 Reporter : Ronald

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan saat ini ada 24 Undang-undang dan dua Peraturan Pemerintah (PP) tentang penanganan keamanan laut. Menurut Mahfud, aturan yang banyak itu membuat tumpang tindih dengan peraturan lainnya.

"Sesudah didiskusikan akan bertambah-bertambah. Kita inventarisir dulu. Dulu pertama ditemukan 17, hari ini di meja saya tercatat 24 Undang-undang yang menyangkut itu. Laporan pertama dulu 17, setelah dianalisis muncul 24, ditambah dua PP yang agak tumpang tindih," kata Mahfud usai memimpin Rakorsus Pengamanan Laut di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (7/1).

Rakorsus itu dihadiri Kepala Bakamla Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman, Sekretaris Utama Basarnas Dianta Bangun, perwakilan Kementerian Luar Negeri, perwakilan Kementerian Pertahanan, Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny Franky Sompie, Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi, perwakilan Kejaksaan Agung, perwakilan TNI, hingga perwakilan Polri.

Mahfud berharap Rakorsus dihadiri sejumlah pihak terkait dapat menemukan solusi terkait persoalan penanganan keamanan kelautan.

"Undang-undang yang berbeda-beda dan kadangkala timbul masalah misalnya ada satu penanganan hukum di suatu tempat, sudah selesai ditandatangani tiba-tiba ada institusi lain yang merasa berwenang melepaskan sehingga lepas gitu," ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menjelaskan bakal menyederhanakan aturan penanganan keamanan laut tersebut. Penyederhanaan aturan itu ditargetkan selesai tahun ini.

"InsyaAllah dalam tahun 2020 sudah clear ya, karena Presiden sudah menginstruksikan itu sejak 2,5 tahun lalu," kata Mahfud.

Namun, untuk bentuk aturannya, menurut dia, masih diformulasikan. Apakah Peraturan Presiden atau Undang-undang.

"Entah nanti cukup di PP, bisa kok Omnibus (law) dengan PP itu sampai ke Undang-undang, tergantung hasil diskusi," ungkap Mahfud.

Dia menegaskan, dengan aturan yang tumpang tindih seperti sekarang ini, jelas mengalami permasalahan hukum.

"Misalnya ada satu penanganan hukum di satu tempat, sudah selesai. Tiba-tiba ada institusi lain yang merasa berwenang melepaskan, sehingga lepas. Itu kan berapa kali terjadi. Masing-masing merasa punya tugas. Dan tidak salah sih secara operasional menimbulkan masalah," pungkasnya. (mdk/gil)

Baca juga:
Menko Mahfud MD Pimpin Rapat Bahas Aturan Pengamanan Laut agar Tak Tumpang Tindih
Pimpinan KPK akan Bertemu Menko Polhukam Mahfud MD Siang Ini
Mahfud Md Tegaskan Tidak Ada Diplomasi untuk Natuna: Itu Sudah Selesai
Mahfud MD Tegaskan Pemerintah akan Lindungi Nelayan yang Mencari Ikan di Natuna
Jokowi Instruksikan Penambahan Pasukan di Natuna
Ketegasan Indonesia Hadapi Manuver China di Natuna, Siapkan Operasi Siaga Tempur
Cerita Mahfud MD Suka Kejar-kejar Amien Rais Saat Masih Kuliah

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami