Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Malam Ini Batas Akhir, Tinggal 1 Caleg dari NasDem yang Belum Serahkan LHKPN

Malam Ini Batas Akhir, Tinggal 1 Caleg dari NasDem yang Belum Serahkan LHKPN Ilustrasi Pemilu. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menekankan batas akhir penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari calon anggota legislatif terpilih adalah malam ini, Sabtu (7/9).

"Update tanda terima pelaporan LHKPN terima sampai dengan tanggal 7 September 2019 pukul 17.00 WIB, DPR 574 dari 575 calon terpilih telah menyerahkan," kata Komisioner KPU Ilham Saputra dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/9).

Adapun satu-satunya Caleg DPR yang belum menyerahkan LHKPN adalah politikus Partai NasDem Dapil Sulsel I.

"Yang belum menyerahkan Muhammad Rapsel Ali, caleg DPR RI dari Partai NasDem Dapil Sulsel I," ucapnya.

Menurut Lilham, berdasar koordinasi dengan KPK, Rapsel mengaku baru bisa menyerahkan LHKPN satu minggu sebelum pelantikan.

"Info dari KPK, Rapsel Ali sudah dihubungi lagi namun beliau sampaikan akan menyampaikan seminggu sebelum pelantikan. Sudah dijelaskan juga terkait peraturan KPU dan meminta yang bersangkutan menghubungi KPU untuk informasi lebih lanjut," jelasnya.

Pihak DPP NasDem mengaku bersedia menerima segala risiko apabila Rapsel tidak menyerahkan hingga batas waktu pukul 00.00 WIB malam ini.

"Sedangkan hasil koordinasi helpdesk KPU dan LO DPP NasDem, DPP akan mengikuti kebijakan KPU dengan segala risiko keterlambatan," katanya.

Sementara untuk laporan DPD, bahwa seluruh calon telah menyerahkan tanda terima pelaporan LHKPN. "Sudah seluruhnya," tandasnya.

Reporter: Delvira Hutarabat

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPU Minta MK Tolak Tudingan Suara Nasdem Berkurang Bikin Golkar Bertambah di Dapil Jabar 1
KPU Minta MK Tolak Tudingan Suara Nasdem Berkurang Bikin Golkar Bertambah di Dapil Jabar 1

Golkar menilai dalil permohonan Partai NasDem yang menyatakan suaranya berkurang sebanyak 494 suara pada 60 TPS adalah mengada-ada.

Baca Selengkapnya
Selain Periksa Firli soal Harta di Luar LHKPN, Polisi juga Minta Keterangan 5 Saksi Lain
Selain Periksa Firli soal Harta di Luar LHKPN, Polisi juga Minta Keterangan 5 Saksi Lain

Ade Safri juga memastikan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri akan memenuhi panggilan penyidik di Bareskrim Polri, Rabu ini.

Baca Selengkapnya
14.072 Penyelenggara Negara Belum Melaporkan Harta Kekayaan ke KPK
14.072 Penyelenggara Negara Belum Melaporkan Harta Kekayaan ke KPK

Rinciannya, dari 14.072 penyelenggara negara tercatat bidang Eksekutif (pusat dan daerah) sejumlah 9.111 dari total 323.651 WL.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Malam Ini, KPU Kumpulkan Divisi Hukum Bahas Persiapan Gugatan Pemilu 2024
Malam Ini, KPU Kumpulkan Divisi Hukum Bahas Persiapan Gugatan Pemilu 2024

KPU mempersiapkan diri dalam menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023

Baca Selengkapnya
Mengenal Tugas KPU dan Wewenangnya, Perlu Diketahui
Mengenal Tugas KPU dan Wewenangnya, Perlu Diketahui

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.

Baca Selengkapnya
KPU Minta Hakim MK Tolak Gugatan AMIN & Sahkan Perolehan Suara Prabowo-Gibran Terbanyak Pemilu 2024
KPU Minta Hakim MK Tolak Gugatan AMIN & Sahkan Perolehan Suara Prabowo-Gibran Terbanyak Pemilu 2024

Seperti diketahui, hasil rekapitulasi suara nasional yang dilakukan KPU, perolehan suara pasangan Prabowo-Gibran 96.214.691 suara.

Baca Selengkapnya
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada

Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.

Baca Selengkapnya
KPU Siapkan Tim Hukum untuk Hadapi Gugatan Sengketa Pemilu 2024 di MK
KPU Siapkan Tim Hukum untuk Hadapi Gugatan Sengketa Pemilu 2024 di MK

Proses pendaftaran sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan dalam jangka waktu 3x24 jam.

Baca Selengkapnya