Mantan Wali Kota Bambang DH Diperiksa 5 Jam Soal Dugaan Kasus Korupsi Aset Pemkot

PERISTIWA | 25 Juni 2019 19:06 Reporter : Erwin Yohanes

Merdeka.com - Diperiksa selama kurang lebih 5 jam, mantan Wali Kota Surabaya era 2002-2010, Bambang DH, dicecar sekitar 20 pertanyaan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Dia diperiksa terkait dugaan kasus korupsi aset Pemkot Surabaya di Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan PT YEKAPE.

Pantauan di lokasi, Bambang DH tiba pukul 09 Wib dan tampak keluar dari ruang penyidik sekitar pukul 14.00 Wib.

Usai diperiksa, Bambang mengatakan mendukung penuh upaya Kejaksaan melakukan pengusutan terkait dengan aset Pemkot yang berada di YKP dan PT YEKAPE. Hal ini diakuinya sejalan dengan keinginannya saat menjabat sebagai Wali Kota.

"Pada 2006 saya pernah minta bantuan Kejaksaan Negeri Surabaya untuk melakukan pemeriksaan (YKP). Saya juga pernah secara lisan dan tertulis meminta pada YKP untuk mengembalikan aset pemkot," ujarnya, Selasa (25/6).

Namun permintaan itu direspon oleh YKP, bahwa mereka tidak mau mengembalikan aset yang dimaksud. Sehingga, pihaknya minta bantuan pada kejaksaan dan KPK untuk merebut aset pemkot itu.

Ia juga menegaskan, jika pada saat pembentukan PT YEKAPE, dirinya sudah mencium kejanggalan. Kejanggalan yang dimaksud adalah, upaya pemisahan dari YKP ke PT YEKAPE.

"Karena itu saya mencium kejanggalan itu lah, kemudian kita minta bantuan kejaksaan dan KPK. Saya senang sekali mendengar kejaksaan mengusut kasus ini," pungkasnya.

Dikonfirmasi mengenai bukti yang dimiliki Pemkot terkait dengan YKP ini, Bambang mengatakan jika sejak awal pendirian, Pemkot Surabaya memiliki sumbangsih sebesar Rp 1.000. Uang tersebut, diakuinya berasal dari APBD. "Modal awal seribu rupiah itu diambil dari APBD Pemkot," katanya.

Sementara itu, Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Didik Farkhan Alisjahdi mengatakan, keterangan Bambang DH diakuinya cukup memperkuat kebutuhan data penyidik.

Dalam kasus ini, mantan Wali Kota Surabaya itu memberikan keterangan terkait dengan kronologis terbentuknya YKP hingga memiliki aset-aset yang sekarang ini ada. "Tadi beliau menerangkan mengenai kronologis maupun sejarah hingga terbentuknya YKP," tegasnya.

Disinggung mengenai penetapan tersangka dalam kasus ini, Didik mengatakan masih belum ada. "Sabar dulu ya," ujarnya.

Sebelumnya, kasus korupsi YKP pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2012 DPRD kota Surabaya pernah membentuk Pansus dengan memanggil semua pihak ke DPRD.

Saat itu Pansus Hak Angket memberikan rekomendasi agar YKP dan PT YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya. Karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkannya.

Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah berasal dari Pemkot.

Yaitu tanah negara bekas Eigendom verponding. Bukti YKP itu milik Pemkot sejak pendirian Ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Wali Kota Surabaya saat itu, Sunarto.

Padahal, saat itu ada ketentuan UU No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan. Akhirnya tahun 2000 Wali Kota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua.

Namun tiba-tiba tahun 2002, Wali Kota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP. Sejak saat itu pengurus baru itu diduga mengubah AD/ART dan secara melawan hukum memisahkan diri dari Pemkot.

Hingga tahun 2007, YKP masih setor ke Kas Daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan Rupiah.

Baca juga:
Pejabat BRI di Tambun Korupsi Kas Induk dan Bobol Nasabah Hingga Total Rp13 Miliar
Besok, Eks Wali Kota Surabaya Bambang DH Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Aset Pemkot
KPK Usul Napi Korupsi Dipindahkan ke Nusakambangan, Ini Tanggapan Yasonna
Aksi Aktivis Tuntut Walikota Sungai Penuh Diperiksa KPK
Kasus e-KTP, KPK Periksa Melchias Marcus Mekeng
KPK periksa Politisi Golkar Chairuman Harahap Terkait Kasus e-KTP
Kasus Bupati Sunjaya, KPK Geledah Sejumlah Tempat di Karawang dan Cirebon

(mdk/lia)

TOPIK TERKAIT