Merdeka.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Ma'ruf Amin ikut menanggapi isu banjirnya tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia. Menurutnya, TKA yang bekerja di perusahaan di Indonesia sesuai bidang keahlian yang diizinkan dan mereka memiliki dokumen keimigrasian resmi.
"Pemerintah bertindak tegas terhadap TKA ilegal itu," ujarnya di Ponpes Tanara Serang, Minggu (18/11). Seperti dilansir Antara.
Selama ini, TKA asal China yang bekerja di Indonesia tidak begitu banyak. pernyataan Ma'ruf sekaligus menepis anggapan adanya 10 juta TKA asal China yang masuk Indonesia.
Ma'ruf meyakini pemerintah telah mengawasi TKA dengan ketat. Jika ditemukan adanya TKA ilegal maka akan dideportasi ke negara asalnya. "Kita menolak dan mengusir TKA ilegal itu," lanjutnya.
Dia memahami perusahaan di Indonesia masih mendatangkan TKA karena kekurangan tenaga ahli. Namun pemerintah tetap mengutamakan tenaga lokal dibandingkan asing.
Apabila tenaga ahli itu sudah terpenuhi maka tidak ada lagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga asing.
"Pemerintah juga mengawasi TKA itu guna mencegah pekerja ilegal," tambahnya.
Baca juga:
Jokowi: Tenaga kerja asing di RI kurang dari 1 persen, dibilang jutaan
Opisisi beberkan kelemahan-kelemahan Jokowi 4 tahun pimpin Indonesia
Moeldoko kembali tegaskan isu jutaan TKA serbu Indonesia hoaks
Isu ini sering jadi bahan 'menyerang' dua kubu Prabowo dan Jokowi
Diduga langgar UU Imigrasi, 10 TKA asal Tiongkok diamankan di Bogor
Presiden Jokowi: Pekerja China di Indonesia cuma 23.000, orang kita di sana 80.000
(mdk/noe)
Muhammadiyah Imbau Kadernya Tak Larut dalam Politik Praktis
Poster 'Jokowi Raja' Ibarat Menusukkan Pedang ke Punggung Jokowi
Misteri Tewasnya WNI di Kapal Berbendera China
'Demokrat Punya Cara Beda, Tidak Teriak-Teriak Agar Publik Pilih Prabowo-Sandi'
Kubu Prabowo Klaim Elektabilitas Jokowi Kalah Jika Diadu Gerakan 2019GantiPresiden
Prabowo Singgung Gaji Aparatur Negara Kecil, Ini Tanggapan Timses Jokowi
Di Hadapan Kader PDIP, Hasto Sindir Soal Petai Jadi Topi Hingga Ziarah Makam
Jempol Bupati Lamongan di Konsolidasi PDIP
Mencegah Indonesia Dikuasai oleh Genderuwo Ekonomi dan Politik
Tidak Tahan di-Bully, ABG di Garut Berusaha Bunuh Diri
Promosi Pariwisata, KBRI Ankara Terbangkan 6 Influencer Turki ke Yogya hingga Bali
Polisi Bongkar Sindikat Peredaran Uang Palsu di Jember, Rp 662 Juta Disita
Kirim Karangan Bunga, Unpad Salah Tulis Nama Rektor UI
Jokowi akan Resmikan Operasional KA Bandara Solo Tanggal 24 Desember
7 Makanan yang Bisa Berdampak Buruk Bagi Kesehatan Ginjal
Semangat Penyandang Disabilitas Ikut Lomba Lari di Jalur Gaza
Warga Karawang Olah Limbah Cair Rumah Tangga Jadi Air Bersih
4 Zodiak Berjiwa Paling Kompetitif, Memandang Segala Hal seperti Perlombaan
Tingkatan Pajak Bahan Bakar, BPRD DKI akan Pasang RFID di SPBU
90 Korban Penipuan Laporkan Bos Akumobil ke Bareskrim Polri
9 Napi Kabur dari Tahanan Polsek Kerinci, 8 Tertangkap dan 1 Masih Buron
Sakit Hati dan Cemburu, Seorang Warga di Rembang Bakar 2 Pria
Belasan Sapi Mati Bersamaan Usai Disambar Petir di Kupang
DPD Golkar Bogor Nilai Pencabutan Moratorium DOB akan Berimbas Positif di Pemilu 2024
Garbi Depok Sebut Penurunan Billboard Tidak Dapat Ditolerir
Anggaran Komputer Ratusan Miliar Rupiah, BPRD DKI Tiru Kemenkeu
BNN Tingkatkan Operasi Jelang Perayaan Tahun Baru
Dinonaktifkan Dewan Pengawas, Dirut TVRI Helmy Yahya Melawan
Cegah Kerusakan Hutan, Pelajar di Riau Diingatkan Dampak Karhutla
Tiga Mobil Mewah yang Tunggak Pajak Ratusan Juta Terparkir di Apartemen Regatta
Wapres Ma'ruf Amin Tutup Munas Partai Golkar
BNN sebut Kandungan Ganja untuk Obat Belum Teruji
Wapres Sebut Munas Golkar Awalnya Gegeran dan Berakhir Gergeran
Tutup Munas Golkar, Wapres Ma'ruf Amin Harap Airlangga dan Bamsoet Kompak
Agung Laksono Kembali Jabat Ketua Dewan Pakar, Akbar Tandjung Dewan Kehormatan
Munas Golkar Ditutup, Airlangga Terima Kasih pada Bamsoet
Tambah Struktur Kepengurusan Dewan, Golkar Akomodasi JK dan Luhut