Ma'ruf Beri Penghargaan Lembaga dan Partai Informatif

PERISTIWA | 21 November 2019 12:03 Reporter : Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan penganugrahan keterbukaan informasi badan publik tahun 2019 mulai dari lembaga negara, pemerintah daerah, nonkementerian hingga partai politik. Ma'ruf pun meminta kepada pimpinan badan publik hingga partai agar meningkatkan kualitas isi informasi yang diberikan pada masyarakat.

"Untuk itu saya meminta kepada pimpinan badan publik, dapat meningkatkan kualitas konten informasi yang disampaikan," kata Ma'ruf saat memberikan penghargaan di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (21/9).

Ma'ruf mengatakan, masyarakat berhak menerima informasi yang akurat dan benar. Sebab itu kata dia, lembaga negara hingga partai politik juga harus jadi acuan masyarakat dalam mendapatkan informasi.

"Sekaligus jadi ujung tombak penangkal hoaks, miss informasi, atau disinformasi yang dapat menyesatkan masyarakat," kata Ma'ruf.

Tidak hanya itu, Ma'ruf juga berharap lembaga negara dapat mendorong transparansi dan keterbukaan untuk tetap komitmen menjaga. Sebab jika tidak konsisten kata dia, akan menyebabkan penurunan kepercayaan publik.

"Saya mengajak seluruh badan publik untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan amanat UU keterbukaan informasi publik," kata Ma'ruf.

Adapun yang menerima penghargaan partai politik yang Informatif adalah PDIP. Sementara yang cukup informatif yaitu PAN, PKS, PKB dan Demokrat.

Sementara lembaga publik kementerian yang informatif salah satunya yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi hingga Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Baca juga:
VIDEO: Wapres Ma'ruf Amin Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Jemaah
lham Habibie: Saya Tidak Mau Jawab Satupun Pertanyaan soal Muamalat
Soal Evaluasi Pilkada Langsung, Wapres Ma'ruf Minta Dengarkan Pendapat Publik
Indonesia Tolak AS Soal Permukiman Israel di Palestina yang Dianggap Legal
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Draf RUU Pemindahan Ibu Kota Diberikan 2020
Kepada OJK, Wapres Ma'ruf Amin Minta Bank Muamalat Tidak Ditutup

(mdk/eko)

TOPIK TERKAIT