Masih Bandel Keluyuran saat Penerapan PSBB, Siap-Siap Diciduk Aparat

Masih Bandel Keluyuran saat Penerapan PSBB, Siap-Siap Diciduk Aparat
PERISTIWA | 6 April 2020 15:38 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Bagi warga yang masih cuek dengan imbauan pemerintah untuk tetap di rumah, maka siap-siap bakal ditindak aparat penegak hukum. Hal itu berlaku saat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terkait mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 akan diterapkan.

Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengingatkan akan ada penegakan hukum saat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlaku di daerah. Penegakan hukum akan diberikan kepada mereka yang melanggar aturan dalam PSBB.

"Dalam beberapa hal, kemungkinan akan ada penegakan hukum dari aparat yang berwenang," kata Doni Monardo saat video conference usai rapat bersama Presiden Jokowi, Senin (6/4).

Kendati begitu, Doni berharap masyarakat dapat disiplin mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam menangani virus corona. Sehingga, tidak akan ada yang dikenakan penegakan hukum.

"Kita sangat berharap bahwa pendekatannya adalah pendekatan kedisiplinan. Pendekatannya adalah pendekatan kesadaran kolektif untuk bisa memahami kenapa pemerintah melakukan berbagai macam hal untuk melakukan pembatasan terhadap kegiatan masyarakat," jelas dia.

Menurut dia, pemerintah sudah menyusun sejumlah protokol yang dapat menjadikan acuan dan panduan bagi daerah dalam melaksanakan PSBB. Sehingga, diharapkan penetapan PSBB tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.

"Termasuk juga kemudahan-kemudahan akses masih tetap diberikan kepada aktivitas masyarakat dengan memperhatikan social distancing dan physical distancing," ujar Doni.

Dia menuturkan sejumlah daerah sudah ada yang mengajukan penerapan PSBB untuk mencegah penyebaran virus corona. Namun, belum ada yang disetujui Kementerian Kesehatan.

Pasalnya, surat pengajuan yang diajukan sejumlah daerah itu belum lengkap dari sejumlah aspek terkait rencana aksi dan kesiapan. Sehingga, kepala daerah diminta untuk melengkapinya terlebih dahulu sebelum disetujui Menteri Kesehatan.

"Sehingga diharapkan ketika daerah sudah memulai program ini bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik," ucapnya.

Reporter: Lisza Egeham
Sumber : Liputan6.com (mdk/rhm)

Baca juga:
Kemenag Terbitkan Panduan Ibadah Ramadan dan Lebaran di Tengah Wabah Covid-19
APBN Tengah Tertekan Akibat Virus Corona, Bagaimana Nasib THR dan Gaji ke-13 PNS?
Maret 2020, Konsumsi Listrik Rumah Tangga Naik 10,8 Juta kWh
Ini Skenario Buruk Jika Pelebaran Defisit Mencapai 5 Persen dari PDB
Kabar Gembira, Pasien Sembuh Covid-19 di Jawa Timur Bertambah 8 Orang
Pemprov DKI Perpanjang Kebijakan Kerja dari Rumah Hingga 19 April

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami