Massa Buruh di Jember Tolak RUU Omnibus Law karena Dinilai Menghapus Sistem UMK

Massa Buruh di Jember Tolak RUU Omnibus Law karena Dinilai Menghapus Sistem UMK
PERISTIWA | 12 Februari 2020 21:27 Reporter : Muhammad Permana

Merdeka.com - Penolakan terhadap rencana pemerintah yang akan menerapkan RUU Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law) terus disuarakan. Kali ini penolakan datang dari serikat buruh yang terafiliasi dengan ormas Nahdlatul Ulama (NU), yakni Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumsi).

Massa Sarbumsi Jember turun ke jalan menggelar demo. Mereka memulai aksi di depan Pendapa Wahyawibawagraha atau rumah dinas Bupati Jember, pada Rabu (12/02) ini. Dari kajian Sarbumsi terhadap RUU Omnibus Law, ada banyak poin yang dinilai merugikan kaum buruh.

"Kita tegas menolak RUU Omnibus Law karena akan menghapus nilai upah minimum kabupaten (UMK) yang selama ini menjadi jaring pengaman sosial bagi para buruh. Ini jelas merugikan para buruh," jelas Ahmad Faruq, Ketua DPC Sarbumsi Jember.

Sarbumsi juga mengkritik poin penghitungan upah dengan berdasarkan per jam kerja. Sebab, dari perhitungan mereka, hal itu berakibat upah yang diterima buruh akan jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).

"RUU Omnibus Law juga menghilangkan hak pekerja atas pesangon karena diganti dengan istilah tunjangan PHK. Tetapi nilainya jauh di bawah upah pesangon," lanjut Faruq.

Selain mengkritik pemerintah pusat soal Omnibus Law, massa Sarbumsi Jember juga mempersoalkan perihal PHK yang dinilai sepihak terhadap 22 buruh di sebuah perusahaan retail besar di Jember.

Kasus PHK itu sudah di bawa Sarbumsi Jember ke sengketa hubungan industrial. Rencananya, gelar perkara akan dilakukan pada 24 Februari 2020 mendatang, dengan pengawas dari Disnakertrans Jawa Timur.

"Kami mendukung upaya Sarbumsi dalam menempuh jalur hukum terkait permasalahan PHK perusahaan itu. Karena kita adalah negara hukum, sehingga semua harus taat hukum," ujar bupati Jember, dr Faida saat keluar menemui massa Sarbumsi.

Pemkab Jember, lanjut Faida sebenarnya sudah berupaya memediasi masalah PHK terhadap 22 pekerja tersebut. "Sebelumnya, Disnaker Jember sudah mengundang perusahaan itu, tetapi tidak ada itikad baik," jelas bupati perempuan pertama di Jember itu.

"Kami akan memperjuangkan hak buruh untuk mendapatkan upah layak," lanjut Faida.

Setelah ditemui bupati, massa Sarbumsi melanjutkan aksi ke gedung DPRD Jember. Perwakilan Sarbumsi kemudian ditemui pimpinan dewan serta Kapolres Jember, AKBP Alfian Nurrizal sebagai penengah. (mdk/cob)

Baca juga:
Massa Buruh Tolak RUU Omnibus Law di DPR
Pemerintah Serahkan Draft RUU Omnibus Law ke DPR
Di Omnibus Law Cipta Kerja, Pekerja Dapat 'Uang Pemanis' 5 Kali Gaji
Menko Airlangga Klaim Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Sudah Libatkan Buruh
Buruh Pendukung Jokowi Kecewa dengan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
Diserahkan ke DPR, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Ganti Nama Jadi Cipta Kerja

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan
TOPIK TERKAIT

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Putar Otak Bisnis Ritel Hadapi Corona

5