Melihat Aturan 'Lockdown' di UU Kekarantinaan Kesehatan

Melihat Aturan 'Lockdown' di UU Kekarantinaan Kesehatan
PERISTIWA | 30 Maret 2020 09:59 Reporter : Randy Ferdi Firdaus

Merdeka.com - Sejumlah pihak mendesak agar DKI Jakarta 'lockdown'. Hal ini untuk mengantisipasi penyebaran pandemi Corona Covid-19 semakin meluas. Hingga Minggu (29/3), setidaknya ada 1.285 kasus Covid-19 ditemukan di Indonesia. 675 Kasus ditemukan di ibu kota Jakarta.

Undang-undang telah mengatur mekanisme 'lockdown'. Bahasa yang dipakai yakni Karantina di dalam UU Nomor 6 Tahun 2018. Lalu bagaimana aturan lockdown itu sendiri?

Dalam UU Kekarantinaan tersebut, karantina dibagi menjadi tiga jenis. Yakni, karantina rumah, karantina wilayah dan karantina rumah sakit. Di situ, juga mengatur pembatasan berskala besar.

Karantina rumah dilakukan apabila penyakit menular ditemukan di suatu rumah saja. Tapi karantina wilayah bisa dilakukan apabila penyakit sudah menularkan banyak orang di wilayah tertentu.

Pasal 52 ayat 2 berbunyi: Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut.

Pasal 54 ayat 3 berbunyi: Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina.

Baca Selanjutnya: Dalam UU Kekarantinaan juga diatur...

Halaman

(mdk/rnd)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami