Melihat Aturan 'Lockdown' di UU Kekarantinaan Kesehatan

Melihat Aturan 'Lockdown' di UU Kekarantinaan Kesehatan
PERISTIWA | 30 Maret 2020 09:59 Reporter : Randy Ferdi Firdaus

Merdeka.com - Sejumlah pihak mendesak agar DKI Jakarta 'lockdown'. Hal ini untuk mengantisipasi penyebaran pandemi Corona Covid-19 semakin meluas. Hingga Minggu (29/3), setidaknya ada 1.285 kasus Covid-19 ditemukan di Indonesia. 675 Kasus ditemukan di ibu kota Jakarta.

Undang-undang telah mengatur mekanisme 'lockdown'. Bahasa yang dipakai yakni Karantina di dalam UU Nomor 6 Tahun 2018. Lalu bagaimana aturan lockdown itu sendiri?

Dalam UU Kekarantinaan tersebut, karantina dibagi menjadi tiga jenis. Yakni, karantina rumah, karantina wilayah dan karantina rumah sakit. Di situ, juga mengatur pembatasan berskala besar.

Karantina rumah dilakukan apabila penyakit menular ditemukan di suatu rumah saja. Tapi karantina wilayah bisa dilakukan apabila penyakit sudah menularkan banyak orang di wilayah tertentu.

Pasal 52 ayat 2 berbunyi: Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut.

Pasal 54 ayat 3 berbunyi: Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina.

1 dari 1 halaman

Dalam UU Kekarantinaan juga diatur tentang kebutuhan hidup masyarakat yang masuk ke dalam proses karantina wilayah. Pemerintah pusat wajib memenuhi seluruh kebutuhan hidup masyarakat selama proses karantina tersebut.

Pasal 55 ayat 1 berbunyi: Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Sementara untuk beleid pembatasan sosial berskala besar. Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan hal tersebut. Dimana sekolah diliburkan. Kegiatan peribadatan juga dibatasi oleh pemerintah.

Pasal 59 ayat 3 berbunyi: Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Namun hingga kini, pemerintah pusat belum memutuskan apakah DKI Jakarta sebagai wilayah paling banyak terinfeksi Corona bakal lockdown. Sementara di sejumlah daerah, seperti Tegal dan Tasikmalaya telah memberlakukan lockdown. Bengkulu dan Kaltim tengah mengkaji hal tersebut. (mdk/rnd)

Baca juga:
Karena Lockdown, Xiaomi Tunda Peluncuran Mi 10 di India
Polisi: Tidak Ada Penutupan Jalan di Perbatasan Jakarta
Istana: Hoaks Jokowi akan Tegur Kepala Daerah yang Lakukan Lockdown
Penyebar Kabar Cipinang Melayu 'Lockdown' Ditangkap Polisi
Jakarta Disarankan Lockdown Mulai dari Tingkat RT
Beredar Telegram Penutupan Jalan Jakarta Akibat Virus Corona, Ini Penjelasan Polisi

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami