Hot Issue

Mempersoalkan Kerumunan Jokowi

Mempersoalkan Kerumunan Jokowi
Jokowi disambut kerumunan warga di Maumere. ©2021 Istimewa
PERISTIWA | 28 Februari 2021 13:45 Reporter : Muhamad Agil Aliansyah

Merdeka.com - Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) menuai sorotan. Kunjungan kerja Jokowi itu dinilai sejumlah pihak melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 lantaran menimbulkan kerumunan.

Video kunjungan kerja Jokowi di Maumere dalam rangka meresmikan Bendungan Napun Gete itu terekam dalam video berdurasi 30 detik dan tersebar di media sosial. Dalam video itu, Jokowi nampak dikerumuni banyak orang.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu terlihat muncul dari atap mobil untuk menyapa masyarakat. Mereka pun terlihat antusias. Dengan menggunakan masker hitam, Jokowi menyapa warga. Sesekali dia melambaikan tangan dan melemparkan kaos kepada masyarakat.

Buntut kerumunan itu Jokowi dilaporkan ke polisi oleh Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan ke Bareskrim Polri, Kamis (25/2). Pelapor adalah Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan yang menilai terjadi dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) pencegahan penyebaran Covid-19 saat kunjungan kerja Jokowi ke Maumere, NTT, Selasa (23/2) kemarin.

Ketua Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan, Kurnia menuturkan pelaporan ini bermula dari dugaan pelanggaran protokol kesehatan oleh Jokowi saat bertandang ke Maumere. Dalam sebuah video yang beredar, mantan Wali Kota Solo itu dikerumuni warga saat kunjungan kerja di Maumere.

Namun laporan itu ditolak polisi. Alasan polisi menolak laporan menurut Kurnia, ingin lebih dulu melakukan penyelidikan tanpa harus menerima laporan.

"Kok saya melapor malah tidak diterima itu, saya bingung. Diksi mereka bukan tidak diterima, mereka (polisi) akan melakukan penyelidikan lebih dulu. Nah setelah penyelidikan dilakukan, nanti akan dibagikan ini masuk kategori mana," kata Kurnia, Jumat (26/2).

Dia menilai, tidak mungkin polisi yang akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum adanya laporan. Menurutnya, itu hanya terjadi di kasus-kasus tertentu. Dia berharap laporannya bisa ditindaklanjuti aparat kepolisian tanpa harus melihat siapa yang melakukannya.

Kunjungan kerja Jokowi di Maumere itu juga dipersoalkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Politikus PKS Pipin Sopian mendesak Presiden Jokowi meminta maaf telah memicu kerumunan masyarakat ketika kunjungan kerja di Maumere, NTT, Selasa (23/2).

Menurutnya, ada tiga kecacatan yang dilakukan Jokowi, yaitu cacat keteladanan, cacat perencanaan, dan cacat penegakan hukum. Jokowi dinilai telah cacat keteladanan karena menyatakan keselamatan rakyat hukum tertinggi, justru melanggar dan menyebabkan kerumunan.

"Cacat keteladanan ditunjukkan Presiden Jokowi yang melanggar ucapannya sendiri bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Apalagi sempat-sempatnya melempar souvenir ke kerumunan massa, yang justru mengundang warga untuk berkerumun dan saling berebut souvenir sehingga melanggar protokol kesehatan. Tindakan beliau sangat menyakiti semua upaya penanganan Covid, terutama oleh para pekerja kesehatan. Saya mendesak Presiden Jokowi minta maaf kepada rakyat Indonesia," kata Pipin dalam keterangannya, Kamis (25/2).

Lebih lanjut, Pipin menilai, kunjungan kerja Jokowi cacat perencanaan. Kantor Staf Presiden dan protokol kepresidenan gagal mengantisipasi kerumunan. Terakhir, Pipin menjelaskan cacat penegakkan hukum dalam kerumunan Jokowi di NTT jika tidak ada pihak yang diproses secara hukum.

Baca Selanjutnya: Penjelasan Istana...

Halaman

(mdk/gil)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami