Menag Tegaskan Tak Ada Penghapusan Sertifikat Halal di RUU Omnibus Law

PERISTIWA | 22 Januari 2020 13:30 Reporter : Supriatin

Merdeka.com - Menteri Agama, Fachrul Razi, menegaskan tidak ada penghapusan sertifikasi halal untuk produk-produk yang beredar di Indonesia dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. RUU Omnibus Law hanya mendorong penyederhanaan proses sertifikasi halal.

"Oh nggak, nggak. Bukan istilah dihapus, bagaimana membuat mempercepat, membuat efisien," kata Fachrul di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1).

Penyederhanaan proses sertifikasi halal produk-produk di Tanah Air sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Jokowi dalam beberapa kesempatan memang selalu mewanti-wanti agar prosedur pengurusan apapun dipangkas.

"Bapak Presiden nggak mau lagi hal-hal yang menjadi berlambat-lambat. Harus ada kepastian. Bagus sekali niat beliau itu," ujarnya.

Perjalanan pembahasan RUU Omnibus Law mulai banyak menuai kritik terkait beberapa isu pemangkasan kebijakan yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Mulai dari isu ketenagakerjaan hingga kewajiban sertifikasi halal.

1 dari 1 halaman

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa Amaliah, menilai munculnya berbagai kritikan dan penolakan karena pemerintah dirasakan terlalu fokus menyuarakan kepentingan investasi dalam ide dasar pemunculan Omnibus Law.

Anggota Komisi X DPR RI ini menyatakan, rencana penyederhanaan peraturan perundangan untuk membuat efektivitas dan efisiensi regulasi adalah ide yang baik, namun perlu dikuatkan dasar kepentingannya.

"RUU ini selayaknya dihadirkan terutama untuk menguatkan kemunculan, perkembangan dan proteksi pada produk dalam negeri, pada para pengusaha mikro, kecil, menengah dan termasuk juga untuk memberi perlindungan pada tenaga kerja, konsumen dan masyarakat Indonesia secara umum," kata Ledia dalam siaran pers, Rabu (22/1).

Dengan demikian, papar Ledia, keinginan pemerintah menyegarkan iklim investasi harus dilandasi dengan keberpihakan pada kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk para pekerja dan konsumen muslim.

"Isu terhapusnya hak-hak dan perlindungan bagi pekerja, serta perlindungan konsumen muslim dari makanan yang tidak halal hanya sebagian dari contoh betapa perbincangan pembahasan RUU ini masih terkesan lebih berfokus pada bagaimana bisa membuka keran investasi seluas-luasnya, tapi abai pada perlindungan bagi masyarakat," tambah dia.

Karenanya sebelum pembahasan RUU ini menjadi lebih teknis, Ledia mengingatkan pemerintah untuk menjadikan penguatan dukungan dan perlindungan pada produk dalam negeri, pengusaha UMKM, tenaga kerja dan masyarakat Indonesia secara luas sebagai landasan pembuatan naskah RUU.

"Jadi, meski kita sangat ingin melakukan penyegaran iklim investasi, dengan di antaranya menyederhanakan regulasi dan membuka jalan kemudahan bagi para investor, keberpihakan dukungan dan perlindungan pada masyarakat Indonesia harus diutamakan, bukan dikalahkan demi investasi," jelas Ledia. (mdk/lia)

Baca juga:
Pemerintah Cari Formula UMK Dapat Sertifikasi Halal Gratis
Wapres Ma'ruf Amin Gelar Rapat Kelanjutan Sertifikat Halal
Pemerintah Kaji Gratiskan Sertifikasi Halal Usaha Mikro dan Kecil
Menko Airlangga Siapkan Skema Sertifikasi Halal Gratis untuk UMKM
Kasus Penipuan Akreditasi Label Halal, Polisi Sebut Stafsus Wapres Ma'ruf Cuma Saksi
MUI: Label Makanan Halal Cegah Kontaminasi Resto Sudah Bersertifikat

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.