Mendagri akan Tunda Pelantikan Calon Kepala Daerah Langgar Protokol Kesehatan

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan akan mengambil opsi menunda pelantikan bagi bakal pasangan calon (Bapaslon) yang terpilih pada Pilkada 2020 dan melanggar aturan protokol Covid-19 selama 3 kali. Hal tersebut, kata Tito, sesuai dengan UU nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Presiden dapat memerintahkan Mendagri untuk menunda pelantikan selama 6 bulan dan mereka disekolahkan dulu, kami siapkan jaringan IPDN untuk jadi pemimpin yang baik," kata Tito dalam siaran telekonference usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo terkait persiapan Pilkada, Selasa (8/9).

Selain opsi tersebut, Tito mengatakan menunjuk pejabat dari pusat sebagai pejabat sementara (Pjs) kepala daerah. Hal ini dilakukan apabila kepala daerah tersebut terbukti melanggar protokol kesehatan secara signifikan di masa Pilkada.

"Dasar yang kita gunakan adalah temuan Bawaslu dan sumber lain UU 23/2014 tentang pemda sanksi kepala daerah, 6 bulan dapat disekolahkan, kami pertimbangkan itu, agar rekan-rekan kontestan pertimbangkan agar menaati protokol covid 19 terutama yang diatur PKPU," ungkap Tito.

Jokowi Soroti Bapaslon Tak Patuh Protokol

Sebelumnya diketahui Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti terkait masih banyak bakal calon pasangan (Bapaslon) yang tidak mematuhi protokol kesehatan dalam mendaftarkan diri. Dia mengingatkan pada bapaslon protokol kesehatan harus tetap dijalankan untuk memutus mata rantai Covid-19.

"Karena saya mengikuti situasi di lapangan masih banyak pelanggaran protokol yang dilakukan oleh bakal pasangan calon," kata Jokowi saat rapat terbatas lanjutan pembahasan persiapan pelaksanaan pilkada serentak melalui siaran telekonference di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (8/9).