Mendagri Perintahkan Gubernur Jatim Selesaikan Konflik Bupati & DPRD di Jember

Mendagri Perintahkan Gubernur Jatim Selesaikan Konflik Bupati & DPRD di Jember
Mendagri dan La Nyalla Mahmud Mattalitii. ©2020 Merdeka.com
PERISTIWA | 23 Juni 2020 13:03 Reporter : Muhammad Permana

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian akan segera mengambil tindakan khusus kepada Kabupaten Jember, atas silang sengkarut pemerintahan yang selama ini terjadi. Namun, langkah Mendagri ini masih akan menunggu kebijakan yang akan diambil oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah.

Hal ini disampaikan Tito dalam pertemuan Forum Konsultasi dan Mediasi yang difasilitasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (22/6) kemarin.

"Mendagri masih memberi tenggat waktu kepada Bupati Jember, dr Faida, menyusul agenda pemeriksaan yang akan dilakukan Gubernur Jawa Timur Khofifah pada 24-26 Juni mendatang, sebelum Kemendagri mengambil sikap atas konflik Bupati Jember dengan DPRD Kabupaten Jember yang sudah berlarut-larut," ujar Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitii, dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (23/06).

Dalam pertemuan tersebut, Tito menilai persoalan mendasar di Jember adalah komunikasi yang buruk antara kepala daerah dan DPRD.

"Sehingga mekanisme check and balance tidak berjalan. Saya mendapat laporan, Gubernur Jatim tanggal 24-26 Juni besok akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap permasalahan ini. Kami di Kemendagri menunggu hasilnya, jika tidak tuntas, baru kami akan melakukan langkah berikutnya," tutur LaNyalla menirukan pernyataan Tito dalam pertemuan tersebut.

Selain Mendagri Tito dan La Nyalla, pertemuan tersebut juga diikuti oleh Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi. Dari unsur DPD RI turut hadir Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin; Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Slyviana Murni; Senator DPD RI asal Jatim, Ahmad Nawardi, dan sejumlah tokoh masyarakat dari Jember.

LaNyalla menambahkan forum konsultasi ini dilakukan untuk mediasi dan mencari jalan keluar atas konflik antara Bupati dan DPRD Kabupaten Jember.

"Konflik ini sudah berlarut-larut sehingga menghambat pembangunan daerah. Ini sangat merugikan rakyat apalagi saat pandemi Covid-19 seperti sekarang. Sangat merugikan masyarakat, sudah seharusnya semua pihak diharapkan kompak dan bersinergi agar ekonomi daerah tetap berjalan" ujar La Nyalla.

Ditambahkan LaNyalla, pada prinsipnya, DPD RI akan mendukung langkah yang akan diambil Mendagri terkait hal tersebut, mengingat pembangunan di Kabupaten Jember harus tetap berjalan dan kondusif. "Karena itu DPD RI, melalui Badan Akuntabilitas Publik yang dipimpin Ibu Sylviana Murni mengambil inisiatif untuk mempercepat penyelesaian soal ini supaya tidak terus menerus berlarut," tandas mantan Ketua Kadin Jawa Timur ini.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut pihaknya juga melaporkan hasil kerja Panitia Angket DPRD Jember kepada Mendagri Tito. Isinya adalah sejumlah dugaan pelanggaran tata pemerintahan yang dilakukan Bupati Jember, dr Faida.

"Kita juga melaporkan masalah di Jember yang belum memiliki APBD, serta anggaran Covid-19 Jember yang diputuskan sepihak bupati tanpa rapat dengan DPRD. Juga tindakan bupati yang secara sepihak memotong pos anggaran dewan cukup signifikan," papar Itqon.

Pimpinan DPRD Jember juga melaporkan perihal rekomendasi dari Kemendagri yang tidak dijalankan oleh Bupati Jember, dr Faida.

"Itu adalah sebagian dari potret ketidakharmonisan antara fungsi pengawasan dan pengelolaan APBD Jember, karena itu kami memilih konsultasi dengan DPD RI dan Kemendagri dengan prinsip money follow function. Apalagi rekomendasi dari Kemendagri juga diabaikan oleh Bupati. Dan masih banyak lagi, seperti menggunakan APBD tanpa payung hukum, dan penyalahgunaan wewenang lainnya, sehingga yang dirugikan adalah rakyat," papar politikus PKB ini.

Sementara itu, Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Sylviana Murni berjanji akan mencari jalan keluar yang obyektif dengan meminta Kemendagri bertindak sesuai koridor peraturan perundangan yang berlaku. Bila perlu memanggil terlebih dahulu Bupati Jember Faida, sebelum mengambil keputusan terkait dugaan mal administrasi (kesalahan administrasi) dan pelayanan publik yang dilakukan Bupati Jember.

"Ini sesuai tugas dan kewenangan kami, BAP DPD RI yang ditugaskan Ketua DPD RI untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Bila perlu kami juga akan mengundang Bupati Jember. Jadi bukan hanya Kemendagri yang mengundang. Hal ini perlu dilakukan karena kami harus objektif dalam menjalankan tugas secara kelembagaan. Sehingga didapatkan keputusan yang diambil atas dasar informasi yang komprehensif," tutur Sylviana.

Sementara itu, Bupati Jember, dr Faida enggan dikonfirmasi. Begitu pula dengan juru bicara Pemkab Jember yang juga Kepala Dinas Kominfo, Gatot Triyono. (mdk/rhm)

Baca juga:
Gaya Anggota DPRD Kritik Bupati Jember, Pakai Pelampung hingga Cukur Gundul
Kunjungan ke Jember, Ketua DPD akan Laporkan Kisruh DPRD-Bupati Faida ke Jokowi
Tak Terbukti Menyalahgunakan Kekuasaan, Bupati Jember Faida Lolos Sanksi Pemilu
Dilaporkan Salahgunakan Kekuasaan, Bupati Jember Dua Kali Mangkir Panggilan Bawaslu
Tok, Fraksi di DPRD Sepakat Ajukan Hak Menyatakan Pendapat ke Bupati Jember
Bupati Mangkir Panggilan Pertama, Panitia Angket DPRD Jember Buka Opsi Panggil Paksa

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami