Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku pernah menyarankan agar Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin membantu perizinan pembangunan proyek Meikarta. Menurut Tjahjo, permintaannya kepada Neneng itu merupakan tugasnya sebagai Mendagri.

"Ya itu tugas saya sebagai Mendagri," ujar Tjahjo di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (25/1).

Tjahjo mengaku saat itu berkomunikasi dengan Neneng lantaran izin proyek pembangunan Meikarta tengah bermasalah. Saat itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi berselisih terkait kewenangan memberikan perizinan proyek ratusan triliun tersebut.

Kemudian, perselisihan tersebut ditengahi oleh Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono. Pada akhirnya diputuskan dalam rapat, Pemkab Bekasi yang berhak memberikan izin dengan syarat mendapat rekomendasi dari Pemprov Jabar.

Menurut Tjahjo, pasca rapat di kantor Kemendagri, Neneng masih bersama Sumarsono. Tjahjo kebetulan menghubungi Sumarsono untuk menanyakan hasil rapat tersebut.

"Saya menelepon ke Dirjen, disampaikan bahwa di dalam ruangan Pak Dirjen ada Bupati (Neneng), hasil rapat sudah selesai bahwa intinya perizinan itu yang mengeluarkan adalah Bupati atas rekomendasi Gubernur. Mana Bu Nenengnya saya mau bicara, ya sudah kalau sudah beres semua segera bisa diproses, baik pak sesuai aturan, ya sudah itu saja," kata Tjahjo mengulang percakapannya dengan Sumarsono dan Neneng melalui telepon.

Tjahjo mengaku, hal tersebut juga yang ditanyakan oleh penyidik KPK kepadanya. Dia mengakui percakapannya dengan Neneng, namun mengatakan tak pernah bertemu dengan Neneng.

"Saya sebagai Mendagri ditanya terkait kesaksian Ibu Neneng, Bupati, intinya apa yang saya ketahui, apa yang saya dengar, atau apa yang saya bicarakan dengan Bupati. Kemudian saya ditanya apakah pernah ketemu, tidak pernah ketemu itu saja," kata dia.

Nama Tjahjo sendiri sempat muncul dalam persidangan kasus suap Meikarta yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung. Tjahjo disebut meminta kepada Neneng untuk membantu proses perizinan Meikarta.

"Tjahjo Kumolo bilang kepada saya, tolong perizinan Meikarta dibantu," kata Neneng dalam kesaksiannya, Senin 14 Januari 2019.

KPK sebelumnya mengendus perizinan proyek Meikarta bermasalah. Lembaga antirasuah pun sempat mengimbau agar pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi mengaudit ulang izin tersebut.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludin; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.

Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.

Reporter: Fachrur Rozie

Baca juga:
Mendagri Penuhi Panggilan KPK jadi Saksi Kasus Suap Meikarta
KPK Panggil Mendagri Tjahjo Kumolo Jadi Saksi Kasus Suap Meikarta
Diperiksa KPK, Eks Wabup Bekasi Dicecar Izin Meikarta
KPK Periksa Mantan Wabup Bekasi Rohim Mintareja Tekait Suap Meikarta
KPK Panggil Mantan Wakil Bupati Bekasi Terkait Suap Meikarta
Pengembang Suap Rp 1 Miliar ke Pemkab Bekasi untuk IMB Meikarta

(mdk/dan)