Mendagri Tegaskan Penunjukan Penjabat Gubernur Sudah Transparan dan Demokratis

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjawab pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta pemerintah membuat aturan teknis mekanisme penunjukan penjabat gubernur baru dilantik hari ini. Menurut Tito, hal itu sudah sesuai dengan putusan perkara nomor 15/PUU-XX/2022 melibatkan semua unsur dalam penunjukannya.

"Putusan MK sudah saya baca mengenai mekanisme penunjukan penjabat yang habis masa jabatan tahun 2022-2023. Itu (transparansi) letaknya bukan di dalam keputusan, tapi di dalam pertimbangan," kata Tito kepada wartawan usai melantik para penjabat di Kantor Kemendagri Jakarta, Kamis (12/5).

Soal putusan MK yang meminta proses pengisian kekosongan kepala daerah ini bersifat demokratis, Tito mengatakan bahwa demokratis yang dilakukan dalam menyaring nama-nama penjabat gubernur adalah dengan menjaring aspirasi.

"Ini kan nggak mungkin mendengarkan seluruh aspirasi rakyat ya atau melalui mekanisme DPRD. Itu namanya pemilihan. Tapi kita menjaring aspirasi," ujar Tito.

Penunjukan Sudah Demokratis

Tito memastikan, nama-nama mereka juga sudah diketahui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendengarkan pendapat-pendapat dari menteri dan lembaga terkait.

"Tiap satu-satu dibahas. Kurangnya di mana, kinerjanya bagaimana. Kemudian apa saja tantangan melaksanakan tugas. Semua dibahas di sana. Sehingga akhirnya terpilihlah," urai Tito.

Tito optimis, kelima penjabat yang dilantik hari ini dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Sebab, semua yang ditunjuk diyakini memiliki rekam jejak yang kredibel.

"Saya kira saya cukup optimis dengan lima yang terpilih ini, karena kalau dilihat dari jam terbang mereka semua. Pengalaman juga cukup," kata Tito.

Reporter: Muhammad Radityo Priyasmono/Liputan6.com