Mendagri Utamakan Aspirasi Publik Soal Wacana Eks Koruptor Dilarang Ikut Pilkada

Mendagri Utamakan Aspirasi Publik Soal Wacana Eks Koruptor Dilarang Ikut Pilkada
PERISTIWA | 6 November 2019 19:31 Reporter : Nur Fauziah

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum mau mengambil keputusan terkait usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan narapidana eks koruptor ikut dalam Pilkada. Menurutnya, harus dilakukan proses mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum memberikan keputusan.

"Saya sebagai Mendagri, tidak mau mengambil sikap terlebih dahulu. Saya lebih mengutamakan aspirasi publik, apakah mau mengambil prinsip pembalasan atau koreksi," kata Tito di Brimob Kelapa Dua Depok, Rabu (6/11).

Dia menegaskan bahwa larangan tersebut belum dibakukan. Proses pengajuan aturan itu juga masih dibicarakan oleh Komisi II DPR. "Prinsipnya dari kita, terserah publik," paparnya.

Tito menjabarkan, konsep pemasyarakat dalam konteks kekinian, telah bergeser dari konsep pembalasan menjadi rehabilitasi. Sebab, orang yang ditangkap dan diproses masuk penjara masuk dalam konsep pembalasan. "Dia bikin susah orang dia harus dibikin susah dengan cara masuk penjara, maka disebut dengan penjara. Namun, dalam perkembangan lebih lanjut berdasarkan teori ilmu kriminologi sejarah itu fight crime stop the criminal, yang kita perangi adalah perbuatannya bukan orangnya," ucapnya.

Apabila ditelaah lebih dalam, untuk Pilkada mantan narapidana kasus korupsi dapat menerima pembalasan atau koreksi. Contohnya, memiliki hak untuk berpolitik. Sedangkan, konteks koreksi adalah masih adanya kebaikan dalam diri eks narapidana Tipikor.

"Kalau kita mengambil prinsip rehabilitasi berarti mengoreksi setiap orang yang pernah berbuat buruk, dengan harapan bisa menjadi baik. Kalau sudah baik, terkoreksi, sudah direhabilitasi kenapa tidak diberikan kesempatan memperbaiki dan mengabdi kepada masyarakat," bebernya.

Aturan tersebut, nanti yang akan mengakomodir mereka termasuk mengenai konteks apa yang akan diambil. "Semua undang-undang ini, nanti akan mengakomodir tergantung bagaimana," tutupnya. (mdk/cob)

Baca juga:
DPR Usul Aturan Larang Eks Koruptor Jadi Calon Kepala Daerah Masuk UU Pilkada
KPU Upayakan Eks Napi Korupsi Dilarang Maju Pilkada Diatur UU
Cegah Eks Koruptor jadi Kepala Daerah, Bawaslu Ingin DPR Kebut Revisi UU Pilkada
Mendagri Dukung Larangan Eks Koruptor Nyaleg
JK Sebut Pelarangan Eks Napi Koruptor Maju Pilkada Bisa Masuk di UU Pemilu
Perludem Dorong Revisi UU Pilkada Agar Eks Napi Koruptor Tak Ikut

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami