Mendikbud Nadiem Jamin Penghapusan Ujian Nasional Tak Buat Siswa Jadi Lembek

PERISTIWA | 11 Desember 2019 19:28 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menegaskan penghapusan Ujian Nasional (UN) tak akan membuat para siswa menjadi lembek. Nadiem meyakini ujian nasional digantikan dengan asesmen kompetensi akan menantang pihak sekolah.

"Yang menchallenge itu bukan muridnya, yang menchallenge itu buat sekolahnya untuk segera menerapkan hal-hal di mana pembelajaran yang sesungguhnya terjadi, bukan penghafalan. Ada pembelajaran, ada penghafalan. Itu hal yang berbeda," kata Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/12).

Adapun pengganti UN yaitu asesmen kompetensi dan survei karakter akan dimulai pada 2021. Nadiem menyebut nantinya asesmen kompetensi berdasarkan numerasi (matematika), literasi (bahasa), dan survei karakter.

"Asesmen kompetensi enggak berdasar mata pelajaran. Berdasarkan numerasi, literasi dan juga survei karakter," ujar Nadiem.

1 dari 3 halaman

UN Dianggap Kurang Ideal

Menurut Nadiem, UN dianggap kurang ideal untuk mengukur prestasi belajar. Materi UN juga terlalu padat sehingga cenderung berfokus pada hafalan materi bukan kompetensi.

"Kedua (alasannya) ini sudah menjadi beban stres antara guru dan orang tua. Karena sebenarnya ini berubah menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu," ucap dia.

Padahal, kata Nadiem, semangat UN adalah untuk mengasesmen sistem pendidikan. Baik itu sekolahnya, geografinya, maupun sistem pendidikan secara nasional.

Lebih jauh, kata mantan bos Gojek itu, UN hanya menilai satu aspek, yakni kognitifnya. Bahkan, kata dia, belum menyentuh seluruh aspek kognitif tapi lebih kepada penguasa materi.

"Dan belum menyentuh karakter siswa secara lebih holistik," ujar dia.

2 dari 3 halaman

Diganti Konsep Asesmen dan Survei

Mantan bos Gojek ini telah menyiapkan pengganti UN yang disebut dengan konsep Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Menurut dia, konsep ini merupakan penyederhanaan dari UN yang begitu kompleks.

Dia menyebutkan konsep Asesmen Kompetensi Minimum merupakan asesmen yang mengukur kemampuan minimal yang dibutuhkan para siswa. Kata Nadiem, materi yang dinilai adalah literasi dan numerasi.

"Literasi itu bukan hanya kemampuan membaca, literasi adalah kemampuan menganalisa suatu bacaan. Kemampuan memahami konsep di balik tulisan tersebut," kata dia.

Sedangkan numerasi, kata Nadiem, ialah kemampuan menganalisa dengan menggunakan angka-angka. "Ini adalah dua hal yang akan menyederhanakan asesmen kompetensi mulai 2021," ujar dia.

Nadiem menegaskan konsep asesmen itu bukan lagi berdasarkan mata pelajaran maupun berdasarkan penguasaan konten atau materi.

"Ini berdasarkan kompetensi minum yang dibutuhkan murid-murid untuk bisa belajar apa pun mata pelajarannya," tegas dia.

Selain konsep asesmen, akan dilakukan juga konsep Survei Karakter. Survei karakter ini digunakan untuk mengetahui iklan karakter anak di sekolah.

"Untuk mengetahui ekosistem di sekolahnya bagaimana implementasi gotong royong. Apakah level toleransinya sehat, apakah well-being atau kebahagiaan anak itu sudah mapan, apakah ada bullying terjadi?," kata dia.

Survei itu, kata Nadiem digunakan untuk menjadi tolok ukur supaya sekolah-sekolah memberikan umpan balik bagi kegiatan pembelajarannya.

Dia menerangkan bahwa asesmen dan survei tersebut akan dilaksanakan pada pertengahan jenjang satuan pembelajaran. Yang sebelumnya diakhiri jenjang.

Ada dua alasan mengapa hal ini dilakukan di tengah jenjang. Yang pertama, kata Nadiem adalah untuk memberikan waktu bagi sekolah dan para guru untuk melakukan perbaikan sebelum sang anak lulus.

"Dan yang kedua karena dilakukan di tengah jenjang ini tidak bisa dilakukan sebagai alat seleksi untuk siswa. Tidak lagi menimbulkan stres bagi anak-anak dan orang tua karena formatif asesmennya," ujarnya.

3 dari 3 halaman

Didukung DPR

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendukung keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menghapus Ujian Nasional. Menurutnya, format UN selama ini tidak sesuai dengan Kurikulum K-13.

"Sebab selama ini UN Nasional tidak konsisten dengan Kurikulum K-13 yang menekankan cara berpikir dan logika. UN lebih banyak hapalan. Padahal yang kita perlukan adalah mendidik anak-anak kita untuk mempunyai skill, seperti kemampuan literasi dan numerasi," kata Hetifah di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (11/12).

Namun, dia mengingatkan transisi sistem ke format baru tidak mudah dilakukan. Hetifah menyebut pemerintah daerah, sekolah, guru, murid hingga orang tua harus mendapatkan sosialisasi terkait keputusan tersebut.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf yang mendukung kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim menghapus ujian nasional (UN). Menurutnya, UN dianggap banyak bermasalah.

Dede mengungkap, UN membuat stres tidak hanya para murid, juga guru dan pihak sekolah. Itu efek penyeragaman dan penyamarataan seluruh wilayah.

"Karena kita tahu demografi Indonesia ada dari daerah tertinggal, daerah terluar, ada daerah berkembang, ada juga daerah yang sudah berkembang. Nah ini tentu tidak bisa disamakan," kata dia di JCC, Jakarta, Rabu (11/12).

Selain itu, Dede menyebut banyak sekolah yang memaksa agar kelulusan maksimal untuk mendapatkan predikat baik. Akibatnya, banyak sekolah orientasinya hanya menyelesaikan soal ujian nasional. Bahkan tumbuh kembang industri bimbingan sekolah sampai masalah joki karena ujian nasional itu.

"Nah, ketika kemarin ada PISA tes, ternyata hasil kita jauh dari yang diharapkan. Artinya apa? Artinya enggak efektif dong hasil UN itu," kata dia.

Reporter: Lizsa Egeham (mdk/gil)

Baca juga:
Pimpinan Komisi X DPR Dukung UN Dihapus: Demografi Indonesia Tidak Bisa Disamakan
Program Merdeka Belajar ala Mendikbud Nadiem, Hapus UN Sampai Fleksibilitas Zonasi
DPR Panggil Mendikbud Nadiem Minta Penjelasan Soal Penghapusan UN Besok
JK Jelaskan Pentingnya Standar Nasional dalam Dunia Pendidikan
Mendikbud Nadiem Sebut Ujian Nasional Dihapus di Tahun 2021
Penjelasan Mendikbud Nadiem Soal Konsep Pengganti Ujian Nasional
UN Dihapus 2021, DPR Sarankan Mendikbud Pelajari Sistem Pendidikan Negara Lain

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.