Mengaku Tak Ancam Kebebasan Pers, PDIP Berencana Adukan Media Soal Berita Suap Wahyu

PERISTIWA | 17 Januari 2020 13:09 Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - PDIP berniat mengadukan media ke Dewan Pers. Hal tersebut setelah tim hukum PDIP berkonsultasi dengan Dewan Pers terkait pemberitaan kasus suap anggota KPU Wahyu Setiawan yang mereka nilai justru menyudutkan partai berlambang banteng.

Koordinator Tim Hukum PDIP, I Wayan Sudirta, mengatakan Dewan Pers menyarankan PDIP untuk melaporkan media yang dianggap membuat berita bohong. Namun, sebelum resmi melaporkan media ke Dewan Pers, pihaknya lebih dahulu melakukan konsultasi dengan Dewan Pimpinan Pusat PDIP.

"Setelah konsultasi sambil memegang erat apa nasihat Dewan Pers yaitu ingin kita agar ada pengaduan akan kami laporkan ke DPP. DPP yang akan memutuskan," ujar Sudirta usai konsultasi di kantor Dewan Pers, Jakarta, Jumat (17/1).

Sudirta mengatakan, jika DPP menyetujui untuk melaporkan ke Dewan Pers, maka pihaknya akan membuat pengaduan.

"Kalau disetujui apa yang disampaikan Dewan Pers akan menjadi kenyataan bahwa kami akan buat pengaduan. Sekali lagi putusan ada pada DPP," ucapnya.

Kendati PDIP berniat melaporkan sejumlah media dan pemberitaannya, mereka bungkam ditanya media mana dan pemberitaan seperti apa yang dianggap berita bohong atau merugikan partai.

"Sebenarnya rekan-rekan sudah tahu semua jadi tak perlu dijelaskan, kalau belum tahu pada saat pengaduan baru kita beritahukan," dalih anggota tim hukum PDIP, Teguh Samudera.

Dia mengatakan, pada titik sekarang PDIP baru berkonsultasi. Sehingga enggan membuka nama media dan berita yang bakal dilaporkan. Teguh menuturkan, ada berita yang memframing dan merugikan PDIP. Menurutnya, berita tersebut juga dibuat tanpa konfirmasi kepada PDIP.

"Karena ada berita yang menframing secara politik yang merugikan dan menghancurkan PDIP kami mengalami kerugian dari berita ini seperti apa nih? kami konsultasi. Kami tidak mau langkah salah apalagi berhadapan dengan melemahkan kebebasan pers," kata Teguh.

Dia berjanji akan membeberkan pemberitaan dan media yang dianggap merugikan PDIP saat resmi melakukan pengaduan.

"Nanti kalau kita udah ngadu baru kita tunjukkan. Nanti kalau udah ngadu baru kita kasih tahu. Nanti setelah ngadu," kata Teguh.

1 dari 1 halaman

Sebelumnya, Juru Bicara PDIP, Andreas Pareira, menilai kedatangan tim hukum ke Dewan Pers bukan untuk mengancam kebebasan pers.

Dia mengatakan, tim hukum PDIP datang ke Dewan Pers untuk beraudiensi dengan pimpinan lembaga. Andreas mengatakan, PDIP prihatin dengan sejumlah pemberitaan suap anggota KPU, Wahyu Setiawan.

"Itulah sebabnya tim hukum PDI Perjuangan ditugaskan untuk beraudiensi dan berkonsultasi dengan Dewan Pers terkait adanya pembingkaian atau framing media. Sekaligus dialog dan masukan," ujar Andreas di Jakarta, Jumat (17/1).

PDIP, menurut Andreas, memastikan kualitas demokrasi tetap terjaga. Serta, agar masyarakat disajikan informasi yang sesuai dengan fakta.

"Kualitas demokrasi kita harus terjaga. Tidak hanya PDIP, publik pun dirugikan atas pemberitaan yang bersifat tendensius ini. Sepertinya kaidah jurnalistik diabaikan," ucapnya. (mdk/lia)

Baca juga:
PDIP Klaim Tim Hukum Datang ke Dewan Pers Bukan untuk Ancam Kebebasan Pers
Wahyu Setiawan Didampingi Enam Pengacara Hadapi Kasus Suap
KPK Panggil Caleg PDIP Harun Masuki Sebagai Tersangka
Setelah ke KPU dan KPK, Tim Hukum PDIP Sambangi Dewan Pers
KPK Minta Harun Masiku Menyerahkan Diri
Surat Pemecatan Anggota KPU Wahyu Setiawan Sedang Diproses Jokowi

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.