Menjaga kedaulatan Indonesia dari ancaman zat radioaktif

Merdeka.com - Ancaman bahaya radiasi nuklir bukan hanya berasal dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) saja. Ada banyak ancaman dan yang sudah di depan mata, seperti pecahnya perang di Semenanjung Korea.

Semua manusia berdoa agar perang dengan rudal berhulu ledak nuklir tidak terjadi. Namun, semua negara yang terdekat, termasuk Indonesia, harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk itu.

Selain itu, bahaya dari bahan zat radioaktif juga bisa berasal dari penyelundupan entah melalui jalur laut maupun darat. Untuk meningkatkan kesadaran akan adanya ancaman itu, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) akan mengadakan konferensi informasi pengawasan (korinwas) pada 25 Oktober ini.

Korinwas ketiga ini akan mengangkat tema Pengembangan dan Penguatan Sistem Keamanan Nuklir Nasional Sebagai Upaya Proaktif Pelaksanaan Nawa Cita. Menurut Kepala Biro Hukum dan Organisasi BAPETEN Taruniyati Handayani, korinwas tahun ini akan lebih detail membahas keamanan nuklir di wilayah laut.

Wilayah laut Indonesia sangat luas. Punya banyak pintu masuk dari yang legal hingga ilegal. Maka, diperlukan koordinasi semua lembaga negara yang berkutat dalam pengamanan di wilayah laut, seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla), Ditjen Bea

Cukai Kementerian Keuangan, Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan, dan Kepolisian.

Dalam korinwas itu akan dibentuk ruang interaksi yang terbuka diantara pembicara. Ini agar komunikasi tidak kaku dan satu arah. "Tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya," ujarnya.

Pelaksanaannya, akan seperti diskusi panel. Jadi sesama pembicara bisa saling bertanya sebelum akhirnya giliran tamu undangan. Urutan pembicara disesuaikan dengan kewenangan menjaga pengamanan dari wilayah paling luar.

Pertama, tentu yang punya hajat, Kepala BAPETEN Jazi Eko Istiyanto. Selanjutnya, Kepala Bakamla Laksamana Madya Arie Soedewo sebagai yang mengawasi dan menangkal penyelundupan di wilayah laut.

Kemudian, giliran penguasa pelabuhan, yakni Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi dan Plt Dirjen Hubla Bay M Hasani. Ditjen Bea Cukai berperan sebagai lembaga yang memonitor dan menindak semua barang ilegal yang masuk dari luar negeri. Sedangkan, Ditjen Hubla merupakan yang mengatur lalu lintas barang di pelabuhan. Terakhir, Kepolisian yang diwakili oleh Danpas Gegana Brimob Brigjen Imam Widodo. Kepolisian merupakan lembaga yang menindak dalam ranah hukum.

BAPETEN sendiri sudah memberikan poin-poin yang harus dibahas oleh para pembicara. Ini agar pembahasan tidak keluar jauh dari tema. "Berdasarkan pengalaman masing-masing selama bekerja di bidang keamanan laut yang melibatkan zat radioaktif," ucap Runi, sapaan akrabnya.

Materi persentasi diharapkan mengenai permasalahan di lapangan yang selama ini belum terselesaikan dengan baik. Di korinwas, semua pihak berbagi informasi dan memberikan menemukan solusi satu sama lain. Sebenarnya, dari semua pembicara yang menjadi kunci adalah Menkopolhukam Jenderal Wiranto. Alasannya, semua lembaga dan direktorat di kementerian itu berada di bawah koordinasi Menkopolhukam. Mantan Menpangab itu diharapkan memberikan semacam arahan mengenai keamanan laut.

"Lebih efektif kalau beliau yang bicara daripada Kepala BAPETEN," ungkapnya.

Kalau BAPETEN tidak punya hubungan secara komando dengan lembaga-lembaga itu. "Kalau instansi yang tidak berhubungan, gemanya tidak terasa," tutur perempuan lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.

Selain empat instansi yang diwakili empat pembicaranya itu, Bapeten juga mengundang stakeholder lain, seperti Badan Nasional Penanggulangan Teroris, Pelindo, Pengelola Terminal Peti Kemas, akademisi, dan komunikator strategis BAPETEN Gusti Muhammad Hatta. "Ketika mereka kembali ke komunitasnya bisa menggaungkan pembahasan di korinwas," kata Runi.

Dari semua pembahasan di korinwas, BAPETEN akan mendorong lahirnya kesepakatan bersama dalam bentuk nota kesepahaman. Meski menyadari itu tidak mengikat, BAPETEN berharap kesepakatan itu bisa menjadi panduan dalam penanganan ancaman penyelundupan peralatan dan bahan zat radioaktif.

"Jadi wajib atau tidak, kita serahkan ke lembaga masing-masing," ujarnya.