Menkes Sebut Petugas KPPS Paling Banyak Meninggal di Pulau Jawa

PERISTIWA | 14 Mei 2019 14:18 Reporter : Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek sudah mendapatkan hasil audit medik kematian yang terjadi atas korban petugas KPPS yang meninggal pada Pemilu 2019. Pihaknya sudah meminta kepada kepala dinas kesehatan untuk audit medik di rumah sakit.

Hasilnya, pihaknya menemukan dari 25 provinsi, petugas KPPS yang mengalami sakit yaitu Jakarta dan Banten. Kemudian kematian terbanyak terdapat di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah.

"Sudah terkumpul data dari 25 provinsi dan terbanyak kesakitan di Jakarta dan Banten. Kematian terbanyak di Jawa Barat, diikuti Jawa Timur, Jawa Tengah. Tidak ada kematian di Maluku Utara," kata Nila di ruang rapat utama Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Selasa (14/5).

Dia menjelaskan, kematian petugas KPPS sebesar 54 persen berusia di atas 50 tahun bahkan berusia 70 tahun. Kemudian, Nila mengungkapkan, 51 persen kematian disebabkan penyakit cardiovascular atau jantung.

"Kematian ini ternyata 51 persen disebabkan penyakit cardiovascular atau jantung, termasuk di dalamnya stroke dan infrag, ditambah hipertensi yaitu 53 persen. Hipertensi yang emergency bisa menyebabkan kematian, kita masukan dalam cardiovascular," ujarnya.

Kemudian kematian tertinggi, Nila menjelaskan, disebabkan gagal pernapasan salah satunya yaitu asma. Lalu kecelakaan terdapat 9 persen dari gagal ginjal, sakit diabetes, serta liver. Pihaknya pun hingga saat ini masih menunggu data selanjutnya terkait hal tersebut.

"Jadi dalam hal ini data belum sampai total. Kami tetap mendorong kepala dinas kesehatan mengumpulkan data tersebut. Ini yang disebut audit medik," tutupnya.

Baca juga:
Kemenkes Sebut Kelelahan Pemicu Sakit yang Sebabkan Petugas KPPS Meninggal
Bertemu Bawaslu, BPN Pertanyakan Banyak KPPS Meninggal Dunia
Warga Gelar Tahlilan dan Buka Puasa Bersama untuk Anggota KPPS yang Meninggal
IDI Sebut Kematian Petugas KPPS Bukan Karena Kelelahan
Menkes Sebut Autopsi Petugas KPPS Meninggal Jika Ada Kejanggalan
Evaluasi JK: Pilpres dan Pileg Tak Bersamaan, Hanya Pilih Partai Bukan Caleg
JK Nilai Tak Mungkin Bisa Tambah Suara dari Tewasnya Anggota KPPS

(mdk/fik)