Menko PMK Sebut Ujian Nasional Tak Dihapus, Hanya Dimodifikasi

PERISTIWA | 11 Desember 2019 22:16 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengakui bahwa pelaksanaan ujian nasional (UN) perlu dievaluasi. Namun, dia menyebut UN 2021 bukan dihapus, melainkan dimodifikasi.

"Yang disampaikan ke saya bukan dihapus, (tapi) dimodifikasi dan memang harus dievaluasi kan," ujar Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/12).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdapat evaluasi pelaksanaan UN. Muhadjir menjelaskan evaluasi ini dapat dilakukan oleh guru, satuan pendidikan, dan pemerintah.

Muhadjir tak mempermasalahkan nama apa yang akan diganti nantinya, sebab yang terpenting ada evaluasi pelaksanaan UN. Menurut dia, perlu ada modifikasi untuk mengganti model ujian yang sudah cukup lama dipakai.

"Itu soal nama, yang penting, hakikatnya itu evaluasi, evaluasi yang dilakukan oleh negara sesuai amanat UU Sisdiknas," jelasnya.

Muhadjir mengatakan ujian akhir ini tidak benar-benar dihapus dan hanya berubah nama dan mekanismenya. Namun, kata dia, untuk pelaksanaannya bisa saja berubah menjadi akhir semester.

"Misalnya nanti waktunya akan digeser, tidak pada waktu akhir semester, tetap justru pada pertengahan semester. Itu nanti bisa berfungsi untuk evaluasi untuk bahan perbaikan kepada guru," katanya.

1 dari 1 halaman

Kembalikan USBN

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim akan mengembalikan pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) kepada sekolah. Selain itu, sekolah pula lah yang akan menentukan sendiri kelulusan siswanya.

"USBN akan dikembalikan pada esensi Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yakni dikembalikan ke sekolah. Termasuk untuk menentukan kelulusannya sendiri," ujar Nadiem Makarim dalam pertemuan bersama kepala dinas di Jakarta.

USBN selama ini diselenggarakan melalui pilihan ganda. Hal itu, dia nilai tidak optimal dalam mengukur kompetisi dasar yang dimiliki oleh siswa.

Oleh karena itu, mulai tahun ini USBN diselenggarakan oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya).

Dia berharap, peralihan sistem ini membuat guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Untuk anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran.

Reporter: Lizsa Egeham

Sumber: Liputan6.com (mdk/eko)

Baca juga:
Pimpinan MPR Tak Masalah UN Dihapus Asal Pendidikan Pancasila Tak Dihilangkan
Mendikbud Nadiem Jamin Penghapusan Ujian Nasional Tak Buat Siswa Jadi Lembek
Gantikan Ujian Nasional, Ini Penjelasan Asesmen Kompetensi Minimum & Survei Karakter
Pimpinan Komisi X DPR Dukung UN Dihapus: Demografi Indonesia Tidak Bisa Disamakan
Program Merdeka Belajar ala Mendikbud Nadiem, Hapus UN Sampai Fleksibilitas Zonasi
DPR Panggil Mendikbud Nadiem Minta Penjelasan Soal Penghapusan UN Besok

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.