Menko Polhukam: RI Kalah Perang Fisik dengan China, Tapi Kita Punya Hukum & Tuhan

Menko Polhukam: RI Kalah Perang Fisik dengan China, Tapi Kita Punya Hukum & Tuhan
PERISTIWA | 21 Februari 2020 10:44 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD mengakui China memiliki SDM dan kekuatan militer yang lebih besar dari Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia tidak akan melawan secara fisik terkait kasus sengketa wilayah perairan di Natuna Utara.

"Kalau kita adu kekuatan bersenjata dengan (China), yang jumlahnya lebih banyak, China besar sekali, Penduduknya 1,3 miliar, pasti lebih besar kekuatannya dari Indonesia. Sehingga kalau kita hadapi secara fisik hitungan matematis ya kita bisa kalah," kata Mahfud di Gedung Bakamla, Jumat (21/2).

Meski sadar akan kalah bila adu senjata, Mahfud yakin Indonesia bisa menang dan menguasai Natuna sebab berpegang pada hukum dan Tuhan.

"Tetapi kita punya hukum internasional, konstitusi, dan lebih dari itu Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga kita akan tetap mempertahankan wilayah itu sebagaimana amanat konstitusi, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah itu artinya melindungi teritori," ucapnya.

1 dari 1 halaman

Salah satu upaya mempertahankan Natuna adalah kesepakatan lintas instansi untuk mengamankan wilayah tersebut dari kapal China.

"Bagian dari mempertahankan wilayah integrasi atau integritas teritori itu antara lain kita lakukan hari ini melalui kesepakatan bersama kita memperkuat kehidupan atau kehadiran negara di laut Natuna Utara," ucapnya.

Diketahui, Mahfud MD menghadiri Penandatanganan Kesepakatan bersama pengawasan dan pengamanan pemanfaatan sumber daya ikan di laut Natuna Utara di Mabes Bakamla, Jakarta.

Kesepakatan terdiri dari Kemenko Polhukam, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, PT Pertamina (Persero), Aliansi Nelayan Indonesia, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, dan Kelompok Nelayan Mandiri.

"Hari ini kami 13 pejabat utama yang bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan kelautan Indonesia untuk menjaga keutuhan teritori dan membangun kehidupan ekonomi di laut natuna, telah melakukan penandatanganan kerjasama, kesepakatan untuk bersinergi dalam melaksanakan tugas-tugas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau tidak terjadi kekosongan penanganan," kata Mahfud di Gedung Bakamla, Jumat (21/2).

Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com (mdk/rnd)

Baca juga:
Mahfud MD Ungkap Tolak Tawaran Bantuan Amerika Terkait Sengketa Natuna dengan China
Bertemu Polri dan Panglima TNI, Menhan Bahas Perbatasan Natuna
Mengenal John Lie, Laksamana Keturunan China Diabadikan Jadi Nama Kapal Perang TNI
Susi Pudjiastuti Bahas Masalah Natuna Bersama Presiden PKS
Presiden PKS Sebut Kapal Asing Boleh Ambil Ikan di Natuna Asal Izin
Susi Pudjiastuti Tak Setuju Nelayan Jawa Dikirim ke Natuna

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami