Menko Polhukam Tegaskan Omnibus Law Cuma Hapus Pasal yang Tumpang Tindih

PERISTIWA | 22 Januari 2020 11:58 Reporter : Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjamin kepada publik tidak akan hapus pasal-pasal yang tidak memiliki kepentingan dengan Omnibus Law. Dia mengklaim pemerintah akan menghilangkan pasal-pasal yang tumpang tindih.

"Yang lain yang tak dicabut tetap berlaku, jadi jangan khawatir gitu. Yang tidak baca UU-nya jadi beranggap nah ini abis kewenangannya, enggak masih tetap, cuma prosedur dipermudah," kata Mahfud di Hotel Shangri-La, Jakarta Selatan, Rabu (22/1).

1 dari 1 halaman

Mahfud menjelaskan, untuk beberapa pasal yang bersinggungan dengan omnibus law mulai dari perizinan investasi serta lapangan kerja akan mengalami perubahan. Hal tersebut diubah lantaran di Indonesia kerap terkendala perizinan, sebab banyaknya peraturan yang tumpang tindih.

"Tetap ada aturan di luar perizinan dan lapangan kerja, tapi soal dua itu (perizinan investasi dan lapangan kerja) masuk di situ semua," ungkap Mahfud.

Dia menjelaskan, Omnibus Law akan merevisi 79 UU yang terdiri dari 1.244 pasal. Di mana pasal yang akan direvisi akan memangkas yang mempersulit para investor. Menurut dia, bukan hanya para investor luar negeri, dalam negeri pun akan diatur.

"Perizinan karena banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih," ungkap Mahfud. (mdk/rnd)

Baca juga:
Masuk Prolegnas, Draf RUU Omnibus Law Diterima DPR Pekan Depan
RUU Omnibus Law Amat Rahasia, Perancang Harus Teken di Atas Materai?
Mahfud MD Bantah Omnibus Law untuk Kepentingan China
PKS: RUU Omnibus Law Abaikan Perlindungan Konsumen Muslim
DPR Gelar Rapat Paripurna Sahkan RUU Prioritas dalam Prolegnas 2020
Buruh di Tangerang Turun ke Jalan Tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.