Menko Polhukam Tepis SKB 11 Menteri Soal Radikalisme Mengembalikan Rezim Orde Baru

PERISTIWA | 26 November 2019 14:44 Reporter : Yan Muhardiansyah

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Muhammad Mahfud MD, menjawab kritik terhadap surat keputusan bersama (SKB) 11 menteri yang mengatur pencegahan radikalisme di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Dia memastikan kebijakan itu bukanlah upaya kembali ke otoritarianisme seperti zaman Orde Baru.

"Oh endak, kenapa harus kembali ke Orde Baru? Endak ada, artinya semua bisa terkontrol sekarang, endak bisa dong sekarang kembali ke otoritarianisme, sudah tidak mungkin, bagaimana caranya? Ya macam-macam di departemennya bisa ada satgas?" ucap Mahfud di Medan, Selasa (26/11).

Menurut Mahfud, SKB 11 menteri itu dimaksudkan untuk menanggulangi radikalisme pada ASN. Keputusan itu akan menghasilkan tindakan hukum, pendidikan dan tindakan agama.

1 dari 2 halaman

SKB 11 Menteri Mencegah 3 Jenis Tindakan Radikal

Ada tiga jenis tindakan radikal yang ingin dicegah dalam kesepakatan 11 menteri itu, yakni ujaran kebencian, terorisme, dan wacana radikalisme.

"Ujaran kebencian, menganggap orang lain yang berbeda harus dilawan dan harus disalahkan. Yang kedua bentuknya jihad teroris bukan jihad yang bener, itu biasanya membunuh orang meledakkan gitu, lalu yang ketiga wacana," kata Mahfud.

Ujaran kebencian itu, kata Mahfud, sudah diatur banyak undang-undang. Sementara radikalisme wacana itu menurut Mahfud menyasar anak milenial. Untuk itu sudah ada kebijakannya sendiri sendiri.

"Yang milenial dengan wacana, pendidikan, sosialisasi, halakoh, pertemuan, diskusi, tentu melalui kurikulum di semua lembaga pendidikan. Itu yang kemarin dituangkan dalam SKB 11 pejabat itu," ujar dia.

2 dari 2 halaman

Trend Radikalisme Menurun

Dia yakin radikalisme mulai berkurang karena wacananya sudah langsung di-counter pemerintah yang baru terbentuk. Kemudian tindakan yang sifatnya jihadis sekarang sudah berkurang.

"Tahun 2019 hanya ada beberapa kasus, tapi tahun 2018 dan 2017, itu kan banyak. Cuma sekarang ini yang terjadi di Medan, kemudian Pak Wirando, Cuma 2 saya kira yang 2019, dulu kan banyak," jelas Mahfud.

Meskipun aksi terorisme berkurang pada 2019, Mahfud mengakui ada perubahan yang terjadi. Salah satunya tindakan terorisme itu mulai melibatkan perempuan dan anak-anak. Kejadian di Kota Sibolga, penikaman Menko Polhukam Wiranto di Banten, dan terakhir di Mapolrestabes Medan, menjadi contohnya.

"Itulah perlunya SKB kemarin sebelas itu, agar semua lini yang bisa menimbulkan radikalisme ke arah tiga jenis tindakan radikal itu bisa diatasi," pungkasnya. (mdk/gil)

Baca juga:
Kementerian Agama Temukan Dua Pesantren Berpotensi Terpapar Radikalisme
Istana Sebut Ada Mekanisme Khusus Bagi ASN Bila Mau Kritik Pemerintah
SKB 11 Menteri soal Radikalisme Dinilai Mengembalikan Rezim Orde Baru
Terpapar Radikalisme, Bripda Nesti Dipecat dan Terancam Penjara 12 Tahun
Generasi Milenial Dinilai Rentan Disusupi Paham Radikalisme
Stafsus Jokowi Anggap Radikalisme Hanya Diksi Tak Subtantif
Umar Patek: Jangan Belajar Agama Sepotong-sepotong, Apalagi Secara Online

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.