Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara meminta kepada penyedia layanan media sosial untuk ikut bertanggungjawab dalam mengawasi konten negatif di dunia maya. Hal ini menyusul penangkapan sindikat penyebar ujaran kebencian dan isu hoax Saracen oleh polisi.

Menurutnya, pengawasan atas konten-konten negatif di dunia maya tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah dan polisi, tetapi juga harus ada peran dari penyedia layanan.

"Platform juga bertanggungjawab, platform ada di Indonesia karena mau berbisnis kan pada umumnya. Kalau mereka mau bisnis harusnya concern dengan stabilitas ekonomi, politik, sosial semuanya," kata Rudiantara di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/8).

Pemerintah telah berulangkali meminta platform seperti Facebook, Google, Twitter, sampai Telegram telah untuk menutup akun-akun yang memuat konten negatif sejak bulan Juli lalu. Sebab, penyedia layanan media sosial baru memenuhi permintaan pemerintah sekitar 50 persen sejak tahun 2016-2017.

Peran dari penyedia layanan media sosial diperlukan agar dapat lebih cepat mengantisipasi konten-konten berbau fitnah dan ujaran kebencian di media sosial.

"Kami bersama dengan Kepolisian seperti kejar-kejaran akun ini ditutup, dibikin akun lain karenannya yang mengetahui di balik akun ini siapa informasinya ya platform jadi kami kejar ke platform," pungkasnya.

Rudiantara menambahkan, pihaknya bersama Polri telah mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk mengungkap aktor intelektual dan pemesan kelompok Saracen.

"Kami lakukan bersama dengan Polri, atas perintah presiden kemarin sore," pungkasnya.

Baca juga:

Hoax beredar di medsos, Facebook & Twitter harus bertanggung jawab

Kemenkominfo klaim sudah blokir 6000 situs penyebar Hoax

Megawati sebut penyebar hoax orang tidak bermoral

Berita palsu dan disiplin verifikasi

Saat Eggy Sudjana mati-matian bantah terlibat sindikat Saracen