Menkum HAM Persilakan UU KPK Baru Digugat ke MK

PERISTIWA | 18 September 2019 22:11 Reporter : Sania Mashabi

Merdeka.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H Laoly mempersilakan jika ada pihak yang ingin menggugat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana yang baru disahkan dan RUU RKUHP ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya menggugat UU ke MK adalah hak setau warga negara.

"Kalau dirasa bertentangan dengan UUD 1945 silakan ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kalau ini kan belum diketok di rapat paripurna, tetapi overall sudah disepakati bersama, tinggal penjadwalan," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9).

Yasonna menjelaskan, Indonesia adalah negara hukum. Sehingga jika ada yang keberatan dengan pengesahan UU ada baiknya menempuh jalur hukum yang sudah ada.

"Ya itu memang hak rakyat kok untuk mengajukan itu, kami akan jelaskan. Itu biasa lah, bukan hanya sekali dua UU di-judicial review," ungkapnya.

Diketahui, DPR telah mengesahkan RUU KPK pada Selasa (17/9). Sedangkan RUU RKUHP sudah disahkan dalam pengambilan keputusan tingkat I dan akan segera dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II dalam rapat paripurna.

Baca juga:
Yasonna Klaim Sudah Jelaskan DIM Revisi UU Milik Pemerintah ke Pimpinan KPK
Wiranto Minta Rakyat Jangan Curiga ke DPR dan Jokowi Terkait UU KPK Baru
Kecewa Berat Keluarga Gus Dur kepada DPR dan Jokowi karena Revisi UU KPK
Revisi UU KPK Dinilai Bakal Perlemah Penegakan Hukum Sektor Migas, ini Sebabnya
ICW: Presiden Tidak Terlihat Keberpihakan Pada KPK
Wiranto: Penyadapan KPK Diatur agar Tidak Melanggar HAM

(mdk/eko)