Menkum HAM Tegaskan Pelanggar Perppu Corona Bisa Dijerat Hukum

Menkum HAM Tegaskan Pelanggar Perppu Corona Bisa Dijerat Hukum
PERISTIWA | 12 Mei 2020 15:41 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memastikan pejabat pelaksana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 tak kebal hukum.

Menurut Yasonna, tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan perppu ini tetap akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

"Tidak ada istilah kebal hukum bagi pihak-pihak yang menjadi pelaksana perppu ini," ujar Yasonna dalam keterangan pers, Selasa (12/5).

Yasonna menyebut, dalam Pasal 27 pada perppu tersebut hanya memberi jaminan agar pelaksana perppu tidak khawatir dalam mengambil keputusan. Sebab, dalam kondisi pandemi virus corona Covid-19 saat ini memerlukan keputusan yang cepat.

Yasonna mengatakan, Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional. Maka dari itu, jika terjadi tindak pidana korupsi terhadap dana anggaran untuk penanganan Covid-19, maka bisa ditindak sesuai dengan Pasal 2 UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"UU Tipikor ini menetapkan bahwa korupsi di kala bencana bisa dijatuhi hukuman mati," kata Yasonna.

1 dari 1 halaman

Sempat Polemik

Sebelumnya, Pasal 27 pada Perppu No 1 Tahun 2020 sempat menjadi polemik karena dianggap memberikan imunitas atau kekebalan hukum kepada pelaksana perppu.

Pasal itu menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kebijakan negara terkait Covid-19 tidak termasuk kerugian negara. Selain itu, pejabat yang terkait pelaksanaan perppu ini juga tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika melaksanakan tugas dengan berdasarkan pada itikad baik dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Yasonna memastikan, ada atau tidaknya Pasal 27 dalam Perppu tersebut, tidak ada istilah kebal hukum bila terjadi tindak pidana korupsi.

"Bila ditemui bukti adanya keputusan yang dibuat sengaja menguntungkan diri atau kelompoknya, tetap akan diproses di pengadilan dan ditindak secara hukum," kata Yasonna.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber: Liputan6.com (mdk/eko)

Baca juga:
Selamatkan Ekonomi, Pengusaha Harap Pengesahan Perppu Corona Dipercepat
Kejagung Awasi Penggunaan Anggaran Kemanusiaan Negara untuk Covid-19
PKS: DPR Tidak Bulat Dukung Perppu Corona
Cak Imin: DPR dengan Berat Hati Setuju Perppu Corona
Demokrat Dukung Perppu Corona Asal Tidak Sapu Jagat dan Kebal Hukum
Fraksi PKS DPR Tolak Perppu Corona Karena Berpotensi Langgar Konstitusi

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami