Menpan RB Wajibkan Kantor ASN Bentuk Pusat Kendali Krisis Covid-19

Menpan RB Wajibkan Kantor ASN Bentuk Pusat Kendali Krisis Covid-19
PERISTIWA | 24 September 2020 19:59 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mewajibkan kantor-kantor aparatur sipil negara (ASN) untuk mempunyai Tim Penanganan yang menjadi pusat kendali krisis (crisis center) penularan Covid-19 di lingkungan perkantoran masing-masing.

Kewajiban membentuk Pusat Kendali Krisis itu ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 69 Tahun 2020 yang diedarkan pada Kamis 24 September 2020.

"Setiap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) wajib membentuk Tim Penanganan Covid-19 yang dimaksud agar berperan sebagai pusat kendali krisis (crisis center) Covid-19 di lingkungan perkantoran instansi pemerintah masing-masing," ujar Tjahjo dilansir Antara, Kamis (24/9).

Menpan-RB menetapkan SE tersebut untuk memperkuat peran Tim Penanganan Covid-19 pada perkantoran Kementerian, Lembaga, dan Daerah dalam rangka mencegah dan mengurangi penyebaran Covid-19 di lingkungan perkantoran institusi pemerintah tersebut.

Adapun teknis tindak lanjut tim tersebut adalah memastikan pelaksanaan panduan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran instansi pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020.

Tim Penanganan dapat memberi rekomendasi kepada PPK terkait pelaksanaan kegiatan operasional kantor untuk memutus mata rantai penularan Covid-19di lingkungan kantor instansi pemerintah tersebut. Tim juga berkewajiban menjaga kedisiplinan setiap pegawai ASN dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kantor.

Tjahjo juga meminta tim penanganan Covid-19 itu terus memantau dan mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan penanganan Covid-19.

Ia menginstruksikan agar tim tersebut berkoordinasi dengan Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 setempat dalam upaya bersama dalam mencegah penularan Covid-19.

Pusat krisis juga wajib memiliki pusat panggilan (call center) yang beroperasi 24 jam. Pusat Panggilan 24 jam itu berfungsi untuk mempercepat penanganan kasus pegawai ASN dan keluarga yang terkonfirmasi positif Covid-19, probable, suspek, maupun memiliki riwayat kontak erat.

"Apabila mendapat informasi adanya pegawai ASN yang terkonfirmasi positif Covid-19, tim penanganan segera melapor ke Puskesmas, dan kemudian Dinas Kesehatan setempat," kata Tjahjo.

Tjahjo juga menginstruksikan agar informasi penularan tersebut dibuka kepada seluruh pegawai yang ada di instansi pemerintah tersebut. Keterbukaan itu diharapkan dapat memaksimalkan penelusuran riwayat kontak erat dengan pegawai yang sudah terkonfirmasi positif Covid-19.

Baca Selanjutnya: Setelah itu lingkungan kantor juga...

Halaman

(mdk/ray)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami