Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mensos Risma Tegaskan Pemerintah Tak Berniat Hapus BNPB

Mensos Risma Tegaskan Pemerintah Tak Berniat Hapus BNPB Mensos Tri Rismaharini. ©ANTARA/HO-Humas Ditjen Linjamsos

Merdeka.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan bahwa pemerintah tidak berniat membubarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Nomenklatur BNPB sendiri tidak tercantum dalam draf revisi Undang- Undang Penanggulangan Bencana.

"Saya terus terang mempelajari beberapa surat dari bapak Mensetneg, MenPAN dan sebagainya sebetulnya pertama bahwa tidak ada keinginan untuk meniadakan badan penanggulangan bencana nasional," katanya dalam rapat bersama Komisi VIII DPR dan Komite II DPD RI, Selasa (5/10).

Alasan tidak dicantumkannya nomenklatur BNPB di draf RUU Penanggulangan Bencana karena draf tersebut tidak hanya mengatur bencana terkait alam. Tetapi, bencana non alam dan bencana sosial.

"Permasalahannya memang di bencana ini ada tiga karakteristik bencana yang berbeda, jadi satu bencana alam, dua bencana non alam, ketiga bencana sosial, kami ingin menyampaikan bahwa ini memang harus dipisah karena memang karakteristik nya berbeda, sangat berbeda," tutur Risma.

Risma menyebut, tiga karakteristik bencana itu tidak bisa hanya ditangani oleh satu koordinator lembaga dalam hal ini BNPB. Dia mencontohkan penanganan bencana sosial dimana Kemensos ikut andil dalam menangani konflik sosial.

"Tapi yang jelas tidak ada niat dari pemerintah untuk menghapus BNPB, bukan, tidak ada. Tapi karena materimya berbeda, penanganan bencana alam itu berbeda sama sekali dengan bencana sosial, bukan sekadar pengungsi, tapi mohon maaf kadang disitu masalah rekosiliasi dan sebagainya, bukan kekuatan sarana prasarana, tapi kekuatan komunikasi," pungkasnya.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
BNPB Salurkan Bantuan Siap Pakai Rp2,5 Miliar untuk Bencana di Sulsel, Ini Rinciannya
BNPB Salurkan Bantuan Siap Pakai Rp2,5 Miliar untuk Bencana di Sulsel, Ini Rinciannya

BNPB Gelontorkan Bantuan Dana Siap Pakai Rp2,5 miliar untuk Bencana di Sulsel, Berikut Rinciannya

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
MenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari
MenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari

KemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Tindak Tegas Pelanggaran, BTN Buka Ruang untuk Nasabah Tempuh Jalur Hukum
Tindak Tegas Pelanggaran, BTN Buka Ruang untuk Nasabah Tempuh Jalur Hukum

BTN mengimbau masyarakat untuk berhati-hati agar tidak tergiur penawaran bunga tinggi di luar kewajaran.

Baca Selengkapnya
Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024
Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024

Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.

Baca Selengkapnya
Kutip Ucapan Megawati, Bamsoet Bicara Wacana MPR Kembali jadi Lembaga Tinggi Negara
Kutip Ucapan Megawati, Bamsoet Bicara Wacana MPR Kembali jadi Lembaga Tinggi Negara

Menurut Bamsoet, MPR diubah kedudukannya sehingga tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara.

Baca Selengkapnya
RUPS BNI Rombak Besar-Besaran Direksi dan Komisaris, Ini Daftar Lengkapnya
RUPS BNI Rombak Besar-Besaran Direksi dan Komisaris, Ini Daftar Lengkapnya

Pada RUPS tahunan menyepakati perombakan susunan direksi dan komisaris BNI.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan

Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.

Baca Selengkapnya
Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib
Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib

Aturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.

Baca Selengkapnya