Mobilitas Warga Menurun Namun Kasus Tetap Meningkat, Anies Sebut Perlu Waktu

Mobilitas Warga Menurun Namun Kasus Tetap Meningkat, Anies Sebut Perlu Waktu
Anies Baswedan. ©ANTARA/Ricky Prayoga
NEWS | 19 Juli 2021 16:41 Reporter : Yunita Amalia

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kebijakan PPKM Darurat sudah menunjukkan hasil baik dalam menekan mobilitas warga, meski hal itu belum secara cepat menekan laju penularan Covid-19. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjelaskan, kondisi kasus saat ini, bukan merupakan kondisi sebenarnya.

Sebab, imbuhnya, kondisi kasus saat ini sejatinya merupakan kondisi sebelum atau masa awal pembatasan mobilitas.

"Jadi selalu perlu waktu, karenanya ketika berbicara tentang angka-angkanya kita perlu melihat rata-rata setelah berjalan 2 minggu," ucap Anies di Lapangan Monas, Senin (19/7).

"Tetapi kalau kita melihat dari sisi mobilitas penduduknya sudah terlihat penurunan yang sangat signifikan, kalau itu sampai 50 persen penurunannya, tetapi pada angka kasusnya itu masih akan perlu waktu," imbuhnya.

Sementara itu, Anies memastikan Pemprov DKI Jakarta siap dengan keputusan pemerintah pusat jika masa kebijakan PPKM Darurat diperpanjang. Kendati demikian, dia enggan berkomentar lebih jauh terkait rencana tersebut. "Harus siap dong," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut keputusan untuk menerapkan PPKM Darurat tidak mudah bagi pemerintah. Dia mengungkapkan, setiap strategi maupun kebijakan yang telah berjalan perlu dievaluasi untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Pengalaman mengajarkan saya bahwa setiap strategi maupun kebijakan yang telah berjalan, perlu dievaluasi untuk menentukan bagaimana langkah selanjutnya yang harus diambil. Pun demikian halnya dengan kebijakan PPKM Darurat di Jawa Bali yang telah diberlakukan selama 15 hari lamanya, guna mengendalikan penularan Covid-19 varian delta yang 7x menular dibandingkan varian-varian sebelumnya," kata Luhut dikutip dalam akun Instagramnya, Senin (19/7).

Perlu semua ketahui bahwa bukanlah pilihan yang mudah bagi pemerintah untuk memutuskan PPKM Darurat, karena saya melihat di satu sisi kita harus menghentikan laju penularan varian delta, agar para dokter dan tenaga kesehatan serta fasilitas lainnya bisa fokus menyembuhkan pasien Covid-19," sambungnya.

Tetapi di sisi lain, Luhut memperhatikan dampak ekonomi yang cukup signifikan terhadap kondisi ekonomi rakyat kecil akibat pembatasan aktivitas dan penurunan mobilitas masyarakat. Maka, guna meringankan beban masyarakat yang terdampak PPKM, Presiden Jokowi telah memerintahkan seluruh jajaran menterinya untuk memberikan tambahan berbagai bantuan sosial yang bisa diberikan kepada mereka yang ekonominya terdampak pandemi.

Luhut menuturkan, sebanyak Rp39,1 Triliun dana akan dikucurkan ke masyarakat untuk bantuan sosial. Yaitu pemberian beras Bulog, bansos tunai untuk 10 juta keluarga penerima manfaat, bansos tambahan untuk 5,9 juta KPM, tambahan anggaran kartu prakerja dan subsidi listrik rumah tangga. Kemudian perpanjangan subsidi kuota internet bagi pelajar dan tenaga pengajar, dan perpanjangan subsidi abonemen listrik hingga Desember 2021.

"Selain itu akan ada pula penambahan anggaran penanganan kesehatan sebesar Rp 33,2 triliun yang difokuskan untuk penyembuhan pasien Covid-19 dan penambahan insentif tenaga kesehatan," ucap Koordinator PPKM ini. (mdk/eko)

Baca juga:
Ini Syarat Perjalanan Orang Menggunakan Transportasi Darat 19-25 Juli
Buka Saat PPKM Darurat di Bali, Kelab Malam Boshe Terancam Denda & Ditutup Sementara
Aturan Baru: Kemenhub Batasi Perjalanan Keluar Daerah Selama Libur Idul Adha
Petugas Satpol PP Kerap Bingung Klasifikasi Usaha Sektor Esensial Saat di Lapangan
KAI Hanya Layani Penumpang Sektor Esensial Mulai 20 Hingga 25 Juli 2021
Korlantas: Mobilitas Kendaraan Menuju Jakarta Turun 40 Persen Selama PPKM Darurat

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami