NasDem Duga Ada Konflik Kepentingan Yasonna dalam Kasus Harun Masiku

PERISTIWA | 23 Januari 2020 11:31 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari menduga ada konflik kepentingan pada Menkum HAM Yasonna Laoly dalam polemik keberadaan penyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku. Pihak Imigrasi menyebut ada keterlambatan waktu dalam pemrosesan data perlintasan di Terminal 2 F Bandara Soekarno Hatta, ketika Harun Masiku melintas masuk pada 7 Januari 2020.

"Saya melihat ada konflik kepentingan ya yang semestinya harus dijaga dalam rangka kita sama-sama mendukung penegakan hukum yang berjalan. Kenapa ada konflik kepentingan? Karena ada juga terkait dengan tugas dan kewenangan diri Kementerian Hukum dan HAM khususnya dalam hal Keimigrasian," kata Basari di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (23/1).

Dia meminta Yasonna dan jajarannya untuk bisa menempatkan diri dalam kasus Harun untuk menghindari konflik kepentingan.

"Ketika ada konflik kepentingan dalam suatu perkara atau permasalahan, maka kita harus menempatkan diri. Saya melihat memang ada potensi, posisinya masih potensi konflik kepentingan itu yang pertama," ungkapnya.

Anggota Komisi III DPR ini mendorong agar keterangan Imigrasi soal keterlambatan dalam pemrosesan data perlintasan ketika Harun Masiku masuk ke Indonesia diusut.

"Khusus dengan keterangan Dirjen Imigrasi, menurut saya itu juga harus ditelusuri, harus diusut apakah memang ada kesengajaan ataukah ada kesalahan sistem atau kah persoalan administrasi. Tapi bagaimanapun tetap tidak bisa dibiarkan harus diusut tuntas mengenai persoalan keterangannya Imigrasi yang mengalami perubahan," terangnya.

Basari enggan mengomentari banyak soal Yasonna yang disebut beberapa pihak belum bisa menempatkan diri. Namun, dia meminta apabila masuk ranah pekerjaan maka tugas dan kewenangan harus profesional.

"Saya memilih untuk tidak mengomentari personal tapi lebih ke tugas dan kewenangan saja, mau siapapun yang duduk sebagai menteri prinsip itu harus berjalan," ucapnya.

"Menjalankan etika politik termasuk apalagi ketika itu terkait dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan," tambahnya.

Selain itu, dia menyatakan Komisi III akan meminta keterangan dari Kemenkum HAM khususnya Keimigrasian terkait Harun Masiku, pekan depan. "Ya akan ditanyakan (Kumham) pekan depan, jadwal saya lihat dulu, tidak hafal," katanya.

1 dari 3 halaman

Respons Yasonna Soal Keberadaan Harun Masiku

Saat dikonfirmasi, Yasonna Laoly enggan memberikan penjelasan terkait keberadaan Harun yang telah berada di Indonesia sejak 7 Agustus 2020. Yasonna memilih untuk langsung pergi meninggalkan kerumunan wartawan yang telah menunggu, ketimbang memberikan penjelasan lebih lanjut terkait tidak terdeteksinya kepulangan kader PDI Perjuangan itu dari Singapura.

"Itu (tanya) Dirjen (Imigrasi)," ujar Yasonna singkat, di Kementerian Hukum dan HAM seperti dilansir Antara.

2 dari 3 halaman

Ada Delay Time Pencatatan Manifes Perjalanan

Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie menyatakan ada delay time dalam pemrosesan data perlintasan di Terminal 2 F Bandara Soetta, ketika Harun Masiku melintas masuk. Hal ini membuat Imigrasi terlambat mengetahui Harun sudah kembali ke Tanah Air.

Ronny membantah Imigrasi tidak sengaja memberikan informasi keliru terkait keberadaan Harun kepada masyarakat.

Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang mengatakan, pihaknya menyalahkan sistem di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta (Soeta) Cengkareng yang tidak cepat menginput data.

"Jadi terkait dengan delay system bahwa seyogyanya fasilitas CIQ bisa dilakukan oleh penyedia atau pengelola bandara. Namun karena alasan teknis dan sehingga kami dengan perangkat yang ada kami berusaha melengkapi kekurangan," ujar Arvin.

3 dari 3 halaman

Imigrasi Dalami Delay Time Pencatatan

Menurut Arvin, sepatutnya sistem Customs Immigration and Quarantine (CIQ) mencatat kedatangan Harun Masiku. Maka dari itu, Arvin menyatakan akan mendalami kelalaian sistem tersebut.

"(Kelalaian sistem) tidak lazim terjadi, tapi kalau mati lampu di Bandara Soeta itu pernah. Apakah ini ada hubungannya atau tidak, kita akan lakukan pendalaman. Masih kami lakukan pendalaman," kata Arvin. (mdk/ray)

Baca juga:
Ketua KPK Soal Harun Masiku Sudah di Indonesia: Kalau Tahu Pasti Saya Tangkap
Politikus PDIP Minta Harun Masiku Menyerahkan Diri ke KPK
Soal Harun Masiku, KPK Bantah Bohong tapi Kerjasama dengan Imigrasi
Sudding Duga Yasonna Coba Tutupi Keberadaan Harun Masiku
Politikus PDIP Harun Masiku Ternyata Ada di Indonesia, Kenapa Belum Tertangkap?

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.