NasDem Minta Jokowi Terbitkan Perpres Larangan Miras Beredar di Papua

PERISTIWA » MALANG | 11 September 2019 10:39 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Fraksi Partai NasDem di DPR RI Roberth Rouw meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat peraturan yang melarang peredaran minuman keras (miras) di Papua. Alasannya, miras menimbulkan potensi kekerasan remaja

"Setop dengan Perpres (Peraturan Presiden). Tidak ada lagi minuman keras beredar di tanah Papua. Ini menjawab itu (masalah) kekerasan rumah tangga, kekerasan remaja," kata Roberth di Kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Selasa (10/9).

Menurut Roberth, miras menjadi pemicu kekerasan yang melanda Papua. Anak-anak Papua, kata Roberth terbiasa dengan kekerasan di lingkungannya gara-gara miras.

"Mereka setiap hari menyaksikan ayahnya memukul ibunya gara-gara ayahnya mabuk," ujarnya.

Komisaris Tinggi PBB bidang Hak Asasi Manusia atau KTHAM PBB (UN OHCHR) angkat bicara soal situasi terkini di Papua.

Dalam sebuah keterangan resmi, Michelle Bachelet mengatakan "Saya terganggu dengan meningkatnya kekerasan dalam dua minggu terakhir di provinsi Papua dan Papua Barat Indonesia, dan terutama kematian beberapa demonstran dan personel pasukan keamanan," demikian seperti dikutip dari situs resmi OHCHR.org, Rabu (4/9/2019).

Bachelet mengatakan bahwa peningkatan kekerasan itu "adalah bagian dari tren yang telah kami amati sejak Desember 2018, dan kami telah mendiskusikan keprihatinan kami dengan pihak berwenang Indonesia."

Perempuan asal Chile itu menambahkan, "Seharusnya tidak ada tempat untuk kekerasan semacam itu di Indonesia yang demokratis dan beragam, dan saya mendorong pihak berwenang untuk terlibat dalam dialog dengan rakyat Papua dan Papua Barat mengenai aspirasi dan keprihatinan mereka, serta untuk memulihkan layanan internet dan menahan diri dari hal-hal yang berlebihan. Penggunaan kekuatan."

Penutupan internet, tambah Bachelet, kemungkinan akan bertentangan dengan kebebasan berekspresi dan membatasi komunikasi dapat memperburuk ketegangan.

"Saya menyambut seruan yang dilakukan oleh Presiden Widodo dan tokoh-tokoh tingkat tinggi lainnya terhadap rasisme dan diskriminasi - masalah lama dan serius di provinsi Papua dan Papua Barat - dan seruan mereka untuk dialog dan ketenangan," tambah sang komisaris.

"Saya mencatat bahwa beberapa penangkapan telah dilakukan dan beberapa anggota pasukan keamanan telah ditangguhkan sehubungan dengan serangan kekerasan awal terhadap siswa Papua di Surabaya dan Malang, tetapi saya khawatir tentang laporan bahwa milisi dan kelompok nasionalis juga aktif terlibat dalam kekerasan. Para pembela hak asasi manusia setempat, pelajar dan jurnalis telah menghadapi intimidasi dan ancaman dan mereka harus dilindungi."

Reporter: Yopi M
Sumber: Liputan6.com

(mdk/eko)