Netty PKS: Pelonggaran PSBB Rencana yang Sembrono

Netty PKS: Pelonggaran PSBB Rencana yang Sembrono
PERISTIWA | 14 Mei 2020 14:03 Reporter : Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Wacana pemerintah untuk melakukan relaksasi atau pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuai sejumlah penolakan. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai, rencana itu terkesan buru-buru.

"Dan terkesan sembrono, mengingat kasus Covid-19 secara nasional belum ada penurunan. Per 13 Mei masih ada penambahan 689 kasus positif," kata Netty kepada merdeka.com, Rabu (14/5).

Justru menurut Netty, saat ini yang diperlukan adalah penerapan PSBB secara nasional bukannya malah pelonggaran. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir, PSBB di beberapa wilayah memiliki dampak pada penurunan kasus Covid-19.

"Lihat kasus di Jakarta, setelah PSBB ada penurunan sejak awal bulan Mei lalu. Tapi lihat secara nasional, kasus Covid-19 terus meningkat, hari ini saja sudah mencapai 15 ribu lebih kasus terkonfirmasi positif," lanjutnya.

Rencana relaksasi, kata dia, mendapat penguatan setelah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengizinkan semua moda transportasi beroperasi kembali ke luar daerah mulai Kamis (7/5). Menhub mengatakan, kebijakan ini adalah turunan dari Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

1 dari 3 halaman

Kebijakan Tumpang Tindih

Menurut Netty yang juga Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI ini, kebijakan yang tumpang tindih yang dikeluarkan pemerintah tersebut nantinya akan membingungkan masyarakat.

"Pernyataan Menhub menimbulkan kebingungan masyarakat, boleh atau tidaknya ke luar daerah. Sebelumnya semua akses transportasi dari Jakarta ditutup. Dilakukan pemeriksaan kendaraan di tol dan di perbatasan kota. Sekarang dibolehkan, padahal PSBB masih berlanjut, jadi mana yang benar?" ujar dia.

Di sisi lain, kebijakan Menhub tersebut tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat karena adanya kriteria pebisnis dan pejabat pemerintah boleh ke luar daerah.

"Masyarakat dilarang mudik, padahal ada di antara mereka yang kehilangan pekerjaan di kota, terpaksa harus pulang kampung, karena tidak bisa lagi bertahan hidup di kota. Sementara pejabat dan pebisnis dengan alasan tertentu diperbolehkan. Seharusnya pemerintah tegas. Kalau dilarang, dilarang semua, kecuali pergerakan untuk kepentingan pengiriman logistik," tegas dia.

Menurut Netty, kebijakan Menhub menjadi ironi dan berpotensi menggagalkan target PSBB di tengah belum adanya penurunan dan pelambatan kasus Covid-19 di Indonesia. "Bahkan secara akumulatif nasional, angkanya masih terus meningkat. Per Senin, 13 Mei saja sudah mencapai 15.438 kasus," tambahnya.

Oleh karena itu, Netty meminta agar relaksasi PSBB dikaji secara matang dan mendalam. Menurutnya, jangan sampai karena alasan sulit keluar, kesehatan dan keselamatan masyarakat banyak dipertaruhkan.

"Dengarkan pertimbangan dari para ahli kesehatan, epidemiologis. Jangan sampai wabah ini berkepanjangan karena keputusan yang sembrono. Termasuk pertimbangan kepala daerah karena mereka yang paling mengerti kondisi lapangan di wilayah masing-masing. Bukankah saat penerapan PSBB juga berangkat dari usulan daerah," terangnya.

Dia juga mengajak masyarakat untuk tetap mematuhi aturan PSBB, menjaga kesehatan dan memanfaatkan waktu diam di rumah dengan kegiatan yang baik.

"Jadikan momentum di rumah untuk lebih mendekatkan diri pada keluarga, membangun hubungan yang lebih harmonis dengan kegiatan belajar dan beribadah bersama di Ramadhan ini. In syaa Allah kita tidak akan stres," tandasnya.

2 dari 3 halaman

Wacana Relaksasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta tim gugus tugas penanganan Covid-19 menyiapkan simulasi pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ketua gugus tugas Doni Monardo mengatakan, Jokowi minta agar fase-fase yang dilakukan jelas. Sebab itu, Doni mengatakan, tim gugus tugas penanganan Covid-19 sudah menyiapkan empat bidang untuk melakukan tahap pelonggaran.

Mulai dari prakondisi, waktu, prioritas dan koordinasi. Dalam tahap pertama yaitu prakondisi, nantinya tim gugus tugas, kata Doni, akan bekerja sama dengan para akademisi mulai dari pakar epidemiologis, kesehatan masyarakat, sosiologi, komunikasi politik hingga ekonomi kerakyatan.

"Sehingga perhitungan-perhitungan yang mereka sampaikan itu bisa ditangkap oleh pemerintah," kata Doni.

Tidak hanya dengan para pakar, nantinya tim gugus tugas juga ajan bekerja sama dengan beberapa lembaga survei untuk mendapatkan data akurat. Terutama 8 Provinsi yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Banten, Jakarta, Bandung, Surabaya, serta Semarang, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang akan disampaikan kepada 1.000 responden.

Dari hasil survei tersebut, kata dia, akan jadi acuan gugus tugas untuk memberikan masukan pada kementerian lembaga termasuk daerah. Terkait langkah apa yang harus dilakukan.

Kemudian dalam bidang prakondisi tersebut, pihaknya kata Doni nantinya akan melibatkan pakar di seluruh kota besar. Termasuk juga melibatkan tokoh masyarakat, ulama dan budayawan. Bidang kedua yaitu waktu atau timing, dia menjelaskan nantinya pihaknya akan melihat dari kepatuhan masyarakat setiap daerah yang akan lakukan pelonggaran. Dengan catatan bagi daerah belum menunjukkan kurva penurunan kasus Covid-19 tak diberikan kelonggaran PSBB.

Ketiga kata Doni yaitu prioritas. Nantinya pihaknya akan memberikan pada kementerian/lembaga termasuk kepada prov, kab, kota untuk bidang-bidang apa saja yang diberikan kelonggaran. Dia mencontohkan yaitu sektor pangan khususnya pasar, hingga restoran serta kegiatan yang menghindari masyarakat dari pemutusan hubungan kerja (PHK).

Terakhir kata Doni, yaitu koordinasi antara pusat daerah. Hal tersebut kata dia sangat penting untuk nantinya adanya pelonggaran.

"Jangan sampai nanti diberikan pelonggaran ternyata ada penolakan. Demikian juga mungkin dari daerah memutuskan untuk minta pelonggaran atas inisiatif sendiri, ternyata pusat melihat belum waktunya. Jadi koordinasi pusat daerah ini jadi prioritas kami," jelas Doni.

3 dari 3 halaman

Menko PMK Bantah Pelonggaran

Menteri Koordinator PMK Muhadjir Efendi menegaskan, tak ada pelonggaran dalam penerapan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dia pun meminta tak diistilahkan longgar.

"Mungkin memang ada pengurangan PSBB, ada beberapa pengurangan tetapi sebetulnya tetap diperketat. Jadi ketika ada pengurangan, diikuti dengan pengetatan protokol. Jangan sampai diistilahkan longgar," ucap Menko PMK Muhadjir Efendi, usai melihat penyaluran Bansos di Lengkong Karya, Tangerang Selatan, Kamis (14/5).

Justru dia berharap, dengan adanya relaksasi dalam penerapan PSBB di Daerah, masyarakat bisa lebih bisa disiplin dalam mematuhi segala aturan dan ketentuan pengetatan protokol kesehatan dalam karantina kesehatan.

"Jadi masyarakat harus lebih disiplin mematuhi protokol kesehatan yang ada. Mulai dari cuci tangan, pakai masker, menghindari kerumunan dan kalau perlu Pemda menempatkan tim untuk mengawasi pengetatan itu," terang dia. (mdk/rnd)

Baca juga:
Tepergok Satpol PP Tak Pakai Masker, Timer Angkutan Kota Dihukum Sapu Jalanan
Menko PMK Tegaskan Tak Ada Istilah Pelonggaran PSBB
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Menyeluruh Daerah Menerapkan PSBB Sebelum Merelaksasi
Gubernur Khofifah: Jawa Timur Layak Ajukan PSBB Regional
PPP Ingatkan Usia di Bawah 45 Tahun Paling Banyak Terpapar Virus Corona
Kisah Ibu di Gorontalo Cari Utang Rp20.000 Demi Anaknya Bisa Makan

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Alur BLT Dana Desa Hingga ke Tangan Warga - MERDEKA BICARA with Mendes Abdul Halim Iskandar

5