Operasional Skuter Listrik Sepantasnya Dilarang Hingga Terbit Aturan

PERISTIWA | 26 November 2019 14:23 Reporter : Ya'cob Billiocta

Merdeka.com - Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI Jakarta sepakat melarang penggunaan skuter listrik di jalanan Ibu Kota. Keputusan ini diambil sebelum regulasi skuter listrik rampung dirumuskan.

Pengamat Transportasi Universitas Indonesia (UI) Ellen Tangkudung menuturkan, bahwa sejauh ini memang penggunaan skuter listrik di ruang lalu lintas belum diatur di peraturan manapun. Menurutnya, semua pihak harus menyadari bahwa faktor keselamatan dalam hal ini adalah yang utama.

"Kalau mau dilarang juga sulit sebab harus ada dasar aturan yang bisa melarang kegiatan tersebut. Jadi karena faktor keselamatan, kami minta operatornya, Grab, menghentikan operasionalnya, sampai ada aturan-aturan yang jelas terkait dengan (perlindungan) keselamatan (pengguna). Selain itu, keberadaan aturan itu akan membuat mereka juga bisa beroperasi dengan izin tertentu," kata Ellen kepada wartawan, Senin (25/11).

Menurut Ellen, penghentian sementara operasional skuter listrik seharusnya tidak hanya di jalanan Jakarta, namun juga di kota-kota lainnya, kecuali jika digunakan di taman atau tempat rekreasi. Demikian pula imbauan yang sama ditujukan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan otoped listrik di ruang lalu lintas.

"Penggunaan alat, seperti otoped atau skuter listrik itu belum bisa dilakukan di ruang lalu lintas. Semua kegiatan di ruang lalu lintas itu ada aturannya, seperti yang tercantum dalam UU No 22 tahun 2009. Untuk pengoperasian di ruang lalu lintas itu ada aturan apakah alat itu mempunyai lampu, apa ada remnya sebab saat digunakan di ruang lalu lintas, alat itu harus bisa dilihat oleh orang lain," tandas Ellen.

Sementara itu, Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus menyerukan agar pemerintah sebaiknya tidak hanya mengeluarkan larangan penggunaan skuter listrik di jalan raya ataupun trotoar namun juga membuat aturan yang tegas. Menurut Alfred, peraturan diperlukan mengingat pengoperasian skuter listrik sudah meluas.

"Harus ada aturan yang jelas, yaitu skuter listrik itu dimasukkan ke dalam kategori kendaraan bermotor atau apa, lalu kecepatannya bagaimana, sehingga ada standar yang jelas," tegas Alfred.

Sebelumnya, Pemprov DKI dan Ditlantas Polda Metro Jaya menyepakati sejumlah keputusan terkait operasional skuter listrik di Jakarta. Keputusan ini diambil sebelum regulasi skuter listrik rampung. Salah satu kebijakannya adalah skuter listrik dilarang mengaspal di jalan raya ibu kota.

"Pertama, operator wajib beroperasi hanya di kawasan khusus atau tertentu, setelah mendapatkan izin dari pengelola kawasan. Selanjutnya untuk operasional di jalan raya, itu tidak diperbolehkan," kata Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jalan Pintu 1 Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (22/11).

Sedangkan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf menuturkan, skuter listrik hanya boleh beroperasi di tempat-tempat yang sudah mendapatkan izin.

"Jadi hanya di kawasan tertentu. Dan tentu sudah mendapat izin dari yang punya kawasan. Salah satu contoh misalnya kawasan GBK, mungkin di mal, bandara atau di tempat lain yang tidak mengganggu terhadap pengguna jalan lain. Terutama di jalan umum, Itu yang sudah menjadi kesepakatan kita" ucap Yusuf.

Usai kebijakan ini diterapkan, polisi akan memberlakukan razia bagi para pengguna skuter listrik yang masih berada di jalan raya.

Grab Indonesia akan memberlakukan sanksi denda Rp 300.000 bagi pengguna Grabwheels yang tidak mematuhi aturan. Hal itu dikatakan langsung oleh Head of Public Affair Grab Indonesia Tri Sukma Anreianno.

"Akan didenda sebesar Rp300.000 dan akun mereka juga akan ditangguhkan (di-suspend)," kata Tri di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (18/11).

Tri memaparkan jenis pelanggaran yang bisa membuat pengguna didenda. Mulai dari tidak menggunakan helm, pengguna di bawah umur hingga menaiki jembatan penyeberangan orang. (mdk/cob)

Baca juga:
Mulai Hari Ini, Pengguna Skuter Listrik Melanggar Akan Ditilang
Pemprov DKI Kaji Aturan Penggunaan Skuter Listrik
Pemprov DKI dan Polisi Sepakat Skuter Listrik Dilarang Mengaspal di Jalan Raya
Penggunaan Skuter Listrik Diatur Dalam Pergub, Ada Batas Usia dan Kecepatan
DPR Minta Pemerintah Setop Sementara Penggunaan Skuter Listrik di Ibu Kota
Skuter Listrik akan Masuk Golongan Alat Angkut Perorangan

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.