Ormas Bela Rohingya mau kepung candi Borobudur, ini kata Mabes Polri

PERISTIWA | 4 September 2017 16:57 Reporter : Syifa Hanifah

Merdeka.com - Aksi solidaritas untuk etnis muslim Rohingya terus dilakukan di berbagai daerah di tanah air. Tidak terkecuali sejumlah organisasi masyarakat (ormas) di Magelang dan daerah sekitar berencana menggelar aksi Bela Rohingya di sekitar Candi Borobudur, Jumat (8/9) mendatang.

Terkait aksi tersebut Kabagpenum Mabes Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengakui Kepolisian belum menerima surat permohonan menggelar aksi di sekitar Candi Borobudur.

"Belum ada sampai surat permohonan untuk menggunakan (candi Borobudur aksi bela Rohingya) pada prinsipnya untuk beberapa tempat tertentu kan tidak dibolehkan seperti rumah sakit, pendidikan dan situs-situs purbakala itu juga harus mengajukan izin," kata Martinus di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (4/9).

Terkait pengajuan perizinan, jika aksi ini dilakukan di sekitar Candi Borobudur maka lintas daerah untuk itu perlu mengajukan izin ke Mabes Polri.

"Nah kalau dia lintas provinsi tentu ke Mabes kalau lokalan cukup ke Polda Jawa Tengah. Tapi hanya ada orang sekitaran Magelang ya silahkan Polres Magelang. Itu saja pada prinsipnya bahwa antar lintas provinsi baru ke mabes," pungkasnya.

Sebagai informasi, serdadu pemerintah Myanmar semakin ganas menyerang warga Rohingya di daerah Maungdaw, Buthidaung, dan Rathedaung di Negara Bagian Rakhine. Mereka tidak pandang bulu melepaskan tembakan. Targetnya mulai dari lelaki, perempuan, lansia, hingga anak-anak. Perkampungan mereka turut dibakar.

Keputusan pemerintah Myanmar di bawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi mengirim ribuan pasukan ke Negara Bagian Rakhine justru membikin situasi semakin memburuk. Tentara Myanmar dianggap melakukan kejahatan seperti membunuh warga sipil, mencuri harta benda, hingga memperkosa warga Rohingya.

Kondisi itu diperparah lantaran Myanmar menolak mengizinkan tim pencari fakta dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mendatangi lokasi konflik.

Negara Bagian Rakhine adalah tempat bermukim sekitar 1,1 juta etnis Rohingya. Mereka hidup dalam kondisi miskin dan selalu dipinggirkan oleh penduduk mayoritas Buddha. Myanmar enggan mengakui mereka sebagai warga negara, sedangkan negara tetangga seperti Bangladesh menganggap mereka pendatang ilegal. PBB meyakini tindakan pasukan Myanmar sama saja dengan pembantaian etnis. Namun, Suu Kyi masih berkeras menyangkal tudingan itu.

(mdk/ian)