'Pancasila Dasarnya Adalah Harmoni, Bisa Mengatasi Semua Perbedaan'

PERISTIWA | 15 Agustus 2019 17:44 Reporter : Didi Syafirdi

Merdeka.com - Usia bangsa ini memasuki 74 tahun pada 17 Agustus nanti. Indonesia dinilai sudah semakin dewasa dan harus mampu bersaing dengan negara-negara lain dalam berbagai aspek.

Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk mengatakan sebagai sebuah bangsa Indonesia sudah memiliki modal sosial, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Sampai hari ini kita tidak terpecah dan masih tetap utuh yang tentunya semua itu adalah sebuah modal sosial yang besar dan tangguh untuk bisa maju," ujar Hamdi dalam keterangannya, Kamis (15/8).

Menurutnya, bangsa tidak bisa maju jika isinya konflik, tidak ada keamanan, tidak ada rasa saling percaya, lalu disusupi ideologi radikalisme. Untuk itulah juga diperlukan modal sosial agar dapat maju.

"Modal sosial untuk maju itu hanya bisa dipupuk dengan rasa nasionalisme, percaya antar-sesama anak bangsa, tidak ribut terus, semangat persatuan supaya kita memiliki apa yang disebut dengan kohesi sosial," kata anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) ini.

Dikatakan Hamdi, Kohesi Sosial ini sangat diperlukan agar bangsa atau negara itu bisa maju. Karena tidak mungkin ada negara bisa maju kalau social capitalnya rendah.

"Pancasila itu dasarnya adalah harmoni, yakni sebuah ideologi yang mengatasi semua perbedaan-perbedaan. Karena kalau tidak ada Pancasila, tentu bangsa kita ini akan ribut terus," tegasnya.

Sehingga Pancasila ini bisa dikatakan semacam ideologi kompromi, yang menurutnya, oleh para ahli sosial disebut sebagai ideology of tolerant. "Yang mana sebuah ideologi yang mentoleransi semua perbedaan supaya modal sosial kita untuk merdeka itu bisa semakin kuat. Itu modal sosial yang kita miliki," tuturnya.

Untuk itulah, kata Hamdi, seluruh konstruksi kebangsaan, Pancasila dan pelajaran kewarganegaraan itu harus terus-menerus diingatkan dalam berbagai bentuk pada pendidikan kewarganegaraan dari TK lalu berjenjang ke SD hingga Perguruan Tinggi.

"Ini tentunya jangan dilupakan. Selain itu di forum-forum juga untuk saling mengingatkan bahwa bangsa ini bisa pecah kalau social trush itu tidak dipelihara," katanya.

Menurut Hamdi, usaha-usaha penangkalan untuk mencegah masuknya paham radikal harus terus menerus dilakukan dengan segala cara dengan melibatkan seluruh stakeholder masyarakat, baik itu guru sekolah, orang tua, instansi pemerintah, politisi dan juga TNI-Polri.

"Semuanya harus saling mengingatkan bahwa modal sosial ini harus diperbaharui terus sebagai tabungan sosial bangsa Indonesia. Semua pihak juga jangan sedikitpun memberikan ruang intoleransi, misalnya paham-paham untuk memecah belah kesatuan, yang bertentangan dengan semangat NKRI yang ingin mengganti Pancasila," tandasnya.

(mdk/did)

TOPIK TERKAIT