Panglima TNI: Peradilan umum untuk 11 Kopassus justru langgar UU

Panglima TNI: Peradilan umum untuk 11 Kopassus justru langgar UU
Agus Suhartono. Merdeka.com
PERISTIWA | 8 April 2013 17:05 Reporter : Yulistyo Pratomo

Merdeka.com - Proses hukum terhadap 11 anggota Kopassus tersangka penyerangan Lapas Cebongan, Sleman, DIY tidak bisa dilimpahkan peradilan umum. Sebab, hal itu sudah tercantum dalam Undang-undang tentang Peradilan Militer.

"Nggak bisa, melanggar undang-undang itu. Enggak boleh," kata Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4).

Agus menambahkan, proses pengungkapan kasus, penuntutan hingga vonis kepada 11 anggota Kopassus tetap dilaksanakan sesuai undang-undang. TNI, kata dia, hanya mengikutinya saja.

"Kalau saya memandang undang-undang mengamanatkan pada peradilan militer, ya saya ikutin peraturan perundangan saja yang ada. Itu aja," tandasnya.

Ketika ditanya apakah akan mengeluarkan SK dan mengalihkannya ke peradilan umum, Panglima TNI hanya menggelengkan kepala.

"Lho, undang-undangnya mengatur peradilan militer, ya, silakan sesuai undang-undang saja," pungkasnya. (mdk/ren)

Baca juga:
Kopassus dapat simpati, Imparsial minta rakyat berpikir jernih
SBY: Saya bangga dengan kejujuran Kopassus
Ada apa 11 prajurit Kopassus banjir dukungan?
4 Bentuk dukungan terhadap Kopassus
Pasukan militer di negara ini dilatih Kopassus
Kasus Cebongan, PKS doa ada sosok Umar bin Khatab di Polri

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

TOPIK TERKAIT

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami