Pemerintah Bakal Sanksi yang Politisasi Isu Negatif di Pilkada 2020

PERISTIWA | 22 Januari 2020 20:05 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mempertimbangkan sanksi terhadap siapa pun yang mempolitisasi isu negatif di Pilkada 2020. Dia menilai sebagai bangsa yang dewasa, tidak seharusnya demokrasi kerap dinoda lewat SARA dan hoaks.

"Apa nanti perlu ada sanksi yang diberikan, itu bagian yang sedang kita upayakan," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden Indonesia, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (22/1).

Selain sanksi, Wapres Ma'ruf Amin juga menegaskan pentingnya edukasi kepada masyarakat melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemda dan penegak hukum seperti TNI-Polri.

Harapannya, agar tidak ada lagi isu negatif yang menjamur dan menghantui jalannya pesta demokrasi di tahun 2020.

1 dari 1 halaman

Jangan Terprovokasi

Karenanya mulai saat ini, Ma'ruf mengatakan negara sudah memulai hal tersebut dengan berbagai dialog di beragam forum nasional maupun di berbagai daerah untuk mengedukasi masyarakat.

"Jadi supaya tidak terprovokasi oleh isu isu yang menyangkut soal SARA, menyangkut soal hoaks atau juga etnis bisa juga menjadi sumber konflik," katanya.

Reporter: Muhammad Radityo

Sumber: Liputan6.com (mdk/eko)

Baca juga:
KPU: 270 Daerah Gelar Pilkada Serentak 23 September 2020
Pilkada Serentak 2020, KPU Siapkan Anggaran Rp9,9 Triliun
Ferry Khaidir, Anak Muda Usia 25 Tahun Maju Pilkada Kotim Lewat PDIP
Pilkada 2020 Kian Dekat, Jabatan Ketua DKPP Harus Segera Diisi
Usai PDIP, Golkar & Gerindra, Bobby Nasution Dekati NasDem untuk Pilkada Medan
KPU Ingin Gunakan e-Rekap dan Salinan Digital di Pilkada 2020

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.