Pemerintah Diminta Buat Peraturan Menteri Soal Pengelolaan Sampah Plastik

PERISTIWA | 12 November 2019 13:32 Reporter : Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Pemerintah diminta turut andil dalam menyelesaikan masalah sampah plastik. Aktivis lingkungan meminta Peraturan Menteri sebagai turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah harus segera direalisasikan.

Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan ICEL, Fajri Fadhillah, menyebut peraturan terkait harus berisi petunjuk bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab atas sampah kemasan produknya dan sanksi apabila melakukan pelanggaran.

"Sudah tujuh tahun berlalu sejak PP nomor 81 Tahun 2012 memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membuat peraturan tentang pengurangan sampah oleh produsen," kata Fajri dalam diskusi Rekapitulasi Temuan Audit Merek Sampah Plastik Tahun 2016-2019 di Indonesia bertajuk 'Krisis Belum Terurai, di Jakarta, Selasa (12/11).

Dia berharap, peraturan tersebut dapat segera ditetapkan dan memuat aturan yang ketat bagi produsen untuk mengurangi secara signifikan penggunaan plastik sekali pakai dalam proses produksinya.

"Artinya, pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki peran yang strategis untuk turut serta dalam penyelesaian permasalahan sampah plastik melalui penerbitan berbagai aturan kebijakan," ujarnya.

Sementara, terkait kewajiban produsen diatur secara tegas dalam UU Pengelolaan Sampah pada pasal 15, yakni wajib mengelola kemasan atau barang yang diproduksinya tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

PP pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga juga mewajibkan produsen untuk melakukan pembatasan timbunan sampah dengan menyusun rencana atau program tersebut.

Fajri menambahkan, kewajiban lain yang juga harus dilaksanakan produsen ialah melakukan daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.

"Sayangnya, kedua peraturan itu belum memiliki daya ikat bagi produsen karena tidak memuat mekanisme pelaksanaan dan sanksi apabila produsen lalai melakukan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sampah," ujar dia.

Fajri menegaskan, KLHK memegang peranan kunci dalam upaya masalah plastik ini. KLHK memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan berupa Permen sebagai instrumen hukum yang mengatur secara teknis mengenai tanggung jawab produsen, serta norma lain dalam pembatasan produksi plastik sekali pakai.

"Hal ini sejalan dengan amanat pasal 15 ayat (3) dan (4) PP pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga untuk membentuk peta jalan dan pembentukan peraturan menteri mengenai tata cara pengurangan sampah," pungkasnya.

Baca juga:
Kemasan Sachet Indutri Makanan & Minuman Paling Banyak Sumbang Sampah Plastik
Hypebeast Ramah Lingkungan, Sepatu Besutan Kanye West Ini Gunakan Busa dari Ganggang
Sejarah Kantong Plastik, Dulu Selamatkan Bumi Sekarang Jadi Penyumbang Sampah
Pemprov DKI Adopsi Saringan Sampah Otomatis dari Australia
Potret Sapi Pemakan Sampah di Aceh
Di KTT ke-35 ASEAN, Jokowi Usul Kemitraan Penanganan Limbah B3 dan Plastik

(mdk/bal)

TOPIK TERKAIT