Pemerintah Disebut Tidak Konsisten, Bikin UN tapi Tak Akui Kualitasnya

PERISTIWA | 14 Desember 2019 20:05 Reporter : Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, Muhammad Iqbal mengungkapkan sikap pemerintah yang tidak konsisten terkait UN. Pemerintah, kata dia, membuat UN, tapi tidak benar-benar mengakui hasilnya.

Sebagai contoh, dia menyinggung soal Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang harus dilalui siswa yang mau masuk ke perguruan tinggi negeri. Padahal anggaran yang digelontorkan untuk penyelenggaraan UN sangat besar.

"Bayangkan kita habiskan uang ratusan miliar untuk ujian nasional, tapi ketika masuk SMNPTN orang harus tes lagi. Artinya Pemerintah sendiri tidak mengakui kualitas hasil ujian yang dibuatnya sendiri," kata dia, dalam diskusi, di Jakarta, Sabtu (14/12).

Dia mengatakan, jika menilik praktik yang terjadi di luar negeri, nilai yang didapat siswa dalam ujian akhir di sekolah dijadikan juga dasar penilaian untuk masuk perguruan tinggi.

"Di luar negeri orang kalau ikut ujian nasional, raport ujian nasional itu cukup untuk mendaftar ke perguruan tinggi. Artinya diakui sendiri," jelas dia.

Sementara di Indonesia, penilaian bisa tidaknya siswa masuk perguruan tinggi dengan berbasis nilai UN tidak berlaku secara umum. "Raport kita nggak berlaku. Masuk PTN nggak berlaku raport kita. Kecuali jalur-jalur khusus," tandasnya.

1 dari 1 halaman

Singgung Lapas Sukamiskin

Iqbal juga menegaskan, ke depan tujuan pendidikan mesti merupakan perpaduan antara mengembangkan kompetensi dan karakter, seperti akhlak dan budi pekerti.

Hal tersebut, kata dia, sesungguhnya sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. "Kita kembali ke tujuan dasar pendidikan yang sudah kita terapkan di UU tahun 2003, pendidikan berakhlak mulia, budi pekerti," kata dia.

Perpaduan antara kompetensi dan karakter, lanjut dia, masih menjadi masalah di Indonesia. Sebab, dalam pandangan dia, mereka yang terpelajar justru ada juga yang tersangkut pada masalah-masalah yang berkaitan dengan karakter, seperti korupsi.

"Betapa banyak orang yang dulu terpelajar, berpendidikan, berakhir di Sukamiskin. Di Sukamiskin semua alumni ada itu," ungkapnya.

Dia menegaskan, ke depan, penilaian penilaian terhadap karakter peserta didik juga harus menjadi prioritas. Sehingga penilaian tidak hanya berpatok pada nilai-nilai yang didapat siswa dalam sejumlah mata pelajaran.

"Karena selama ini penilaian tidak kualitatif. Enggak ada nilai anak yang sopan. Deskriptif. Semua nilainya fisika, kimia, matematika. akhirnya anak yang baik, tidak mau baik karena nggak ada nilainya," ujar dia.

"Harusnya ke depan, sikap itu menjadi prioritas penilaian. Sekarang yang dicari nilai 9,8,7, tapi enggak ada indikator penilaian akhlak, budi pekerti. Ini masalah besar di pendidikan," tandasnya. (mdk/bal)

Baca juga:
PGRI Ingatkan Mendikbud Tak Hanya Urus UN Tapi Kompetensi dan Kesejahteraan Guru
Dekan UMB Sebut Anak Stres Bukan Karena UN, Tapi Persepsi Salah Tentang Kecerdasan
Kemendikbud Siap Beberkan Kajian Soal Penghapusan UN Saat RDP dengan DPR
PGRI Soal Sistem UN Dihapus: Ini Jangan Coba-coba, Perlu Kajian Matang
Menteri Pendidikan Malaysia Puji Langkah Mendikbud Nadiem Hapus UN
Dasar Mendikbud Nadiem Ingin Ubah Ujian Nasional

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.