Pemerintah Minta Tak Ada Pihak Ambil Keuntungan dari Wabah PMK
Merdeka.com - Pemerintah melalui Satgas Pengendalian Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) meminta tak ada yang mengambil keuntungan pribadi dari penanganan PMK. Seperti memanfaatkan ketidaktahuan para peternak, menakut-nakuti peternak, dengan tujuan membeli ternak dengan harga murah.
Koordinator Tim Pakar dan Penanganan PMK, Wiku Adisasmito meminta Satgas di daerah mengawasi ketat seluruh proses penanganan PMK.
"Kami memohon kepada Satgas Pengendalian PMK di daerah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas untuk selalu memperketat pengawasan, dan penertiban pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadi dari situasi wabah PMK ini," kata Wiku dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan PMK di Jakarta, pada Selasa (26/7).
Wiku juga mengaku khawatir ada pihak yang tidak menerapkan pengamanan biosecurity baik. Seperti keluar masuk dari dan ke kandang tanpa melihat kondisi hewan, sehingga berisiko membawa virus ke hewan ternak rentan PMK yang sehat.
Menurutnya, penerapan biosecurity yang ketat dan tepat, menjadi salah satu upaya penting memutus mata rantai penyebaran PMK. Antara lain dengan desinfeksi berkala pada area dan alat-alat di peternakan.
Hal ini dapat menggunakan bahan-bahan kimia yang mudah dan murah seperti asam sitrat dan asam borat. Kemudian, menerapkan pembatasan pengunjung untuk menekan penyebaran PMK oleh manusia.
"Perlu diperhatikan juga bahwa setiap orang yang ingin memasuki area peternakan tidak diperbolehkan mengenakan pakaian atau atribut yang sama untuk mendatangi beberapa kandang. Sehingga dapat mengurangi risiko virus PMK terbawa dan menginfeksi hewan ternak rentan," lanjutnya.
Masyarakat Tak Perlu Khawatir Berlebihan
Wiku mengimbau masyarakat tidak khawatir berlebihan dengan adanya PMK. PMK dapat disembuhkan. Namun, perlu proaktif dari peternak untuk melapor kepada petugas jika mendapati gejala PMK pada ternaknya.
Tujuannya, agar ternak yang diduga terinfeksi PMK segera dilakukan pemeriksaan fisik dan pengobatan oleh medik veteriner dan paramedik veteriner. Dia mengingatkan, penanganan PMK sangat penting karena wabah ini sangat berdampak pada perekonomian nasional.
Banyak peternak yang penghasilannya bergantung pada hewan ternak atau produk dari hewan ternaknya. Sehingga wabah PMK berdampak langsung bagi mata pencaharian utama para peternak.
"Oleh karena itu, masyarakat bersama-sama dengan pemerintah harus peduli akan wabah PMK ini dan turut serta dalam mencegah penyebaran penyakit ini. Selain itu, kami mengimbau kepada para Satgas dan petugas terkait di lapangan untuk menerapkan tindak pengamanan biosecurity yang ketat juga saat bertugas di area peternakan," pungkas Wiku.
(mdk/tin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebaiknya MK difungsikan agar proses dari pemilu cepat selesai, legitimasi rakyat diterima dan pemerintahan bisa berjalan.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus menggalakkan penambahan wilayah kerja minyak dan gas bumi atau WK migas baru.
Baca SelengkapnyaDua petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Lumajang terbukti memindahkan suara caleg. Mereka hanya dijatuhi sanksi peringatan keras.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tidak menutup kemungkinan juga beredar di wilayah lain, ataupun dialami pihak lain dengan modus berbeda.
Baca SelengkapnyaPihaknya sudah meluncurkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 mulai Rabu (27/3).
Baca SelengkapnyaPPAK Adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Baca SelengkapnyaTahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca Selengkapnya