Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Minta Tak Ada Pihak Ambil Keuntungan dari Wabah PMK

Pemerintah Minta Tak Ada Pihak Ambil Keuntungan dari Wabah PMK 2.000 Sapi di Jabar Disuntik Vaksin PMK Pekan Ini, Ternak Sehat Diberi Label. ©2022 Merdeka.com/Istimewa

Merdeka.com - Pemerintah melalui Satgas Pengendalian Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) meminta tak ada yang mengambil keuntungan pribadi dari penanganan PMK. Seperti memanfaatkan ketidaktahuan para peternak, menakut-nakuti peternak, dengan tujuan membeli ternak dengan harga murah.

Koordinator Tim Pakar dan Penanganan PMK, Wiku Adisasmito meminta Satgas di daerah mengawasi ketat seluruh proses penanganan PMK.

"Kami memohon kepada Satgas Pengendalian PMK di daerah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas untuk selalu memperketat pengawasan, dan penertiban pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadi dari situasi wabah PMK ini," kata Wiku dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan PMK di Jakarta, pada Selasa (26/7).

Wiku juga mengaku khawatir ada pihak yang tidak menerapkan pengamanan biosecurity baik. Seperti keluar masuk dari dan ke kandang tanpa melihat kondisi hewan, sehingga berisiko membawa virus ke hewan ternak rentan PMK yang sehat.

Menurutnya, penerapan biosecurity yang ketat dan tepat, menjadi salah satu upaya penting memutus mata rantai penyebaran PMK. Antara lain dengan desinfeksi berkala pada area dan alat-alat di peternakan.

Hal ini dapat menggunakan bahan-bahan kimia yang mudah dan murah seperti asam sitrat dan asam borat. Kemudian, menerapkan pembatasan pengunjung untuk menekan penyebaran PMK oleh manusia.

"Perlu diperhatikan juga bahwa setiap orang yang ingin memasuki area peternakan tidak diperbolehkan mengenakan pakaian atau atribut yang sama untuk mendatangi beberapa kandang. Sehingga dapat mengurangi risiko virus PMK terbawa dan menginfeksi hewan ternak rentan," lanjutnya.

Masyarakat Tak Perlu Khawatir Berlebihan

Wiku mengimbau masyarakat tidak khawatir berlebihan dengan adanya PMK. PMK dapat disembuhkan. Namun, perlu proaktif dari peternak untuk melapor kepada petugas jika mendapati gejala PMK pada ternaknya.

Tujuannya, agar ternak yang diduga terinfeksi PMK segera dilakukan pemeriksaan fisik dan pengobatan oleh medik veteriner dan paramedik veteriner. Dia mengingatkan, penanganan PMK sangat penting karena wabah ini sangat berdampak pada perekonomian nasional.

Banyak peternak yang penghasilannya bergantung pada hewan ternak atau produk dari hewan ternaknya. Sehingga wabah PMK berdampak langsung bagi mata pencaharian utama para peternak.

"Oleh karena itu, masyarakat bersama-sama dengan pemerintah harus peduli akan wabah PMK ini dan turut serta dalam mencegah penyebaran penyakit ini. Selain itu, kami mengimbau kepada para Satgas dan petugas terkait di lapangan untuk menerapkan tindak pengamanan biosecurity yang ketat juga saat bertugas di area peternakan," pungkas Wiku.

(mdk/tin)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sengketa Pemilu Seharusnya Dibawa ke MK, Bukan Diwacanakan ke Hak Angket
Sengketa Pemilu Seharusnya Dibawa ke MK, Bukan Diwacanakan ke Hak Angket

Sebaiknya MK difungsikan agar proses dari pemilu cepat selesai, legitimasi rakyat diterima dan pemerintahan bisa berjalan.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Janjikan Insentif Pajak untuk Investor Blok Migas Baru
Pemerintah Janjikan Insentif Pajak untuk Investor Blok Migas Baru

Pemerintah terus menggalakkan penambahan wilayah kerja minyak dan gas bumi atau WK migas baru.

Baca Selengkapnya
Terbukti Pindahkan Perolehan Suara Caleg, Dua Petugas PPK di Lumajang Hanya Diberi Peringatan Keras
Terbukti Pindahkan Perolehan Suara Caleg, Dua Petugas PPK di Lumajang Hanya Diberi Peringatan Keras

Dua petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Lumajang terbukti memindahkan suara caleg. Mereka hanya dijatuhi sanksi peringatan keras.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Ingatkan Masyarakat Waspadai Penipuan SPDP Palsu
KPK Ingatkan Masyarakat Waspadai Penipuan SPDP Palsu

Tidak menutup kemungkinan juga beredar di wilayah lain, ataupun dialami pihak lain dengan modus berbeda.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Komitmen Tolak Upah Murah dan PHK Sepihak
Pemerintah Komitmen Tolak Upah Murah dan PHK Sepihak

Pihaknya sudah meluncurkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Gedung MK Dikelilingi Tembok Beton dan Kawat Berduri
Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Gedung MK Dikelilingi Tembok Beton dan Kawat Berduri

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 mulai Rabu (27/3).

Baca Selengkapnya
PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Berikut Penjelasannya
PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Berikut Penjelasannya

PPAK Adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Baca Selengkapnya
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya