Pemerintah Pusat Tolak Anggaran Jalur Puncak 2 Bogor

Pemerintah Pusat Tolak Anggaran Jalur Puncak 2 Bogor
PERISTIWA | 21 November 2020 09:23 Reporter : Randy Ferdi Firdaus

Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Bogor mulai membuka jalan untuk pembangunan jalur Puncak dua awal November 2020 lalu. Pemda berharap, bantuan anggaran dari pemerintah pusat. Namun rupanya, pemerintah pusat tidak setuju anggaran untuk pembukaan jalur Puncak 2 tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota Banggar DPR Mulyadi. Dia menilai, pemerintah pusat lebih setuju memperlebar jalan eksisting Puncak ketimbang membuka jalur Puncak 2.

Mulyadi diketahui anggota DPR dapil Kabupaten Bogor. Dia salah satu yang keras menyuarakan agar Puncak 2 segera dibangun demi warga Kabupaten Bogor.

"Pemerintah mengatakan, untuk periode 2021 menguatkan jalur Puncak eksisting dengan pelebaran. Lalu saya protes lagi kenapa pelebaran? Itu malah menimbulkan masalah baru, karena pelebaran hanya akan menjadi tempat parkir nantinya, kemudian memicu terjadinya longsor. Tapi mereka masih tetap bertahan tidak menyetujui," jelas Mulyadi saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (21/11).

Politikus Gerindra ini juga mengungkapkan sejumlah alasan lain kenapa pemerintah pusat tak ingin membangun jalur Puncak 2. Salah satunya, karena menguntungkan pengusaha properti di jalur tersebut.

Hal inilah yang membuat Mulyadi tak habis pikir. Sebab, hal itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara duduk bersama.

"Kalau pertimbangan pengusaha properti, apa salahnya pengusaha diajak duduk bareng, bicara bersama dengan pemerintah," kata Mulyadi lagi.

Sekedar informasi, jalur Puncak 2 memang membelah Palm Hill Golf Sentul, pemiliknya merupakan Tommy Soeharto.

Baca Selanjutnya: Pindah Jalur...

Halaman

(mdk/rnd)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami