Pemerintah Tunggu DPR Kirim Naskah RUU TPKS Sebelum Keluarkan Surpres

Pemerintah Tunggu DPR Kirim Naskah RUU TPKS Sebelum Keluarkan Surpres
Wamenkum HAM Edward Omar. Antara
NEWS | 19 Januari 2022 14:45 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - DPR sebelumnya telah mengesahkan RUU TPKS menjadi RUU insiatif DPR. RUU TPKS akan dibahas bersama pemerintah untuk disahkan menjadi UU.Pemerintah masih menunggu naskah resmi dari DPR untuk dapat menyusun daftar inventaris masalah (DIM).

"Pemerintah masih menunggu naskah resmi dari DPR baru kemudian pemerintah akan susun DIM pada saat yang bersamaan akan diturunkan Surpres," kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum HAM) Edward Omar Sharif Hiariej di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (19/1).

Edward menyebut nantinya surat presiden atau supres dari Presiden Jokowi terkait RUU TPKS akan dikirimkan bersamaan dengan DIM. Menurut dia, pembahasan draft itu nantinya akan melibatkan Kemendagri, Kemensos dan Kemenkes.

"Jadi surpres ke DPR itu disertai dengan DIM. Begitu dapat naskah resmi dari DPR gugus tugas akan lakukan pembahasan secara intensif karena gugus tugas itu terdiri dari Kantor Staf Kepresidenan, Kejagung, Kepolisian RI, Kemen PPPA, dan Kemenkum HAM," ujar dia.

Eddy menyebut penyusunan DIM tidak membutuhkan waktu lama. Dia memperkirakan hanya membutuhkan waktu sepekan.

"Begitu naskah diterima oleh pemerintah, maka insyaAllah dalam waktu seminggu itu kami berharap sudah selesai," pungkas dia.

2 dari 2 halaman

Jokowi Punya Waktu 60 Hari Kirim Surpres ke DPR soal RUU TPKS

Deputi Hukum Kemensetneg Lidya. D menjelaskan sesuai dengan perundang-undangan Jokowi memiliki waktu 60 hari untuk mengirim Surpres (soal RUU TPKS) ke DPR berikut dengan DIM (Daftar Inventaris Masalah).

"Sesuai perundang-undangan, Presiden memiliki waktu maksimal 60 hari untuk mengirim surpres ke DPR berikut DIM," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (18/1).

Sementara Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pun mengapresiasi pengesahan RUU TPKS tersebut sebagai hak inisiatif DPR dilakukan di saat yang tepat.

Dia menilai DPR memiliki sense of urgency yang sama terkait kasus-kasus kekerasan seksual yang muncul belakangan ini.

"Pogress pembahasan RUU TPKS di DPR bisa menjadi titik terang agar ada sanksi hukum di kemudian hari," bebernya.

Moeldoko juga meminta kepada DPR agar segera memberikan draf RUU TPKS tersebut kepada gugus tugas. Sehingga RUU tersebut bisa dibahas bersama kementerian/lembaga terkait akan melakukan konsolidasi dan diskusi publik.

"Saya harap gugus tugas bisa segera mendapatkan naskah (RUU TPKS) dari DPR untuk kita jadikan bahan konsolidasi dan diskusi publik," katanya. (mdk/gil)

Baca juga:
Catatan PKB Soal RUU TPKS
Gerindra Kritisi Frasa 'Kekerasan' dalam RUU TPKS
DPR akan Langsung Surati Presiden Setelah RUU TPKS Disahkan Jadi Inisiatif
Paripurna Sahkan RUU TPKS Jadi Inisiatif DPR
Presiden Jokowi Punya Waktu 60 Hari Kirim Surpres ke DPR soal RUU TPKS
Pengesahan RUU TPKS Jadi RUU Inisiatif DPR RI
PKB Minta Masyarakat Ikut Kawal Pembahasan RUU TPKS di DPR

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami