Pemerintahan Kedua Jokowi Diharapkan Prioritaskan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

PERISTIWA | 18 Oktober 2019 18:49 Reporter : Hari Ariyanti

Merdeka.com - Indonesia terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB. Indonesia memiliki suara terbanyak dalam proses voting di antara lima negara Asia lainnya yaitu Jepang, Korsel, Irak, dan Marshall Island.

Terpilihnya Indonesia diharapkan sejalan dengan komitmen pemerintah menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Harapan ini disampaikan korban penculikan 1998, Mugiyanto Sipin.

"Menjadi momentum baik dua hari sebelum Jokowi dilantik mendapat keanggotaan baru sebagai anggota dewan HAM. Ini seperti semesta yang merestui Presiden Jokowi supaya selanjutnya kasus pelanggaran HAM menjadi hal yang diprioritaskan dan ditangani secara serius," kata Mugiyanto di Kantor Amnesty Internasional, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/10).

Mugiyanto mengatakan, keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB untuk kelima kalinya ini merupakan momentum yang sangat baik. Menurut dia, ada dukungan dan pengakuan dari komunitas internasional terkait komitmen Indonesia dalam menangani persoalan HAM.

Namun hal terpenting menurutnya adalah bagaimana Indonesia mengartikulasikan statusnya sebagai anggota Dewan HAM PBB selaras dengan keseriusan dalam menangani kasus pelanggaran HAM.

Dia menambahkan, ada kekhawatiran status ini digunakan pemerintah Indonesia untuk berlindung dari tindakan-tindakan dugaan pelanggaran HAM di Papua dan berlindung atas tidak selesainya kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Tapi kami yakin Indonesia ketika jadi anggota Dewan HAM harus jadi champion HAM dan menjadi contoh dan inspirasi bagi negara-negara lain dan menjadikan semangat dan pendorong bagi Indonesia untuk memperbaiki catatan-catatan hak asasi manusianya. Bukan sebaliknya. Itu yang selanjutnya yang menurut saya penting," tegasnya.

Di periode kedua pemerintahan Jokowi yang akan segera dimulai akhir pekan ini, Mugiyanto masih menaruh optimisme Jokowi akan menunaikan janjinya menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu sebagaimana dijanjikan saat kampanye 2014. Dia menilai Jokowi orang yang bisa memegang teguh prinsip dalam lima tahun terakhir ini

"Sikap yang sama itu kami harapkan diambil Presiden Jokowi di periode keduanya untuk berani memegang prinsip terkait HAM, keadilan, terkait melawan impunitas. Itu yang kami harapkan dilakukan Presiden Jokowi di periode berikutnya," ujar dia.

"Bagaimana caranya? Saya ingin menegaskan terkait penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu termasuk penghilangan korban secara paksa yang tak bisa dilakukan dalam periode pertama karena tidak ada lingkungan yang mendukung dan ekosistem yang kondusif. Lingkungan yang mendukung, ekosistem yang mengarah pada HAM itu tidak ada di periode pertama," jelasnya.

"Kenapa? Menkonya saja pelanggar HAM, Wiranto misalnya, Jaksa Agungnya politisi sehingga tidak mau melanjutkan berkas-berkas penyelidikan, kemudian Menkum HAM sama, kader partai politik yang lebih banyak jalankan agenda parpol dibandingkan agenda pemerintah," lanjutnya.

Di periode kedua ini, Mugiyanto berharap Jokowi bisa memilih figur yang memiliki rekam jejak baik terkait HAM dalam kabinetnya. Di samping harus memiliki integritas dan independen.

"Posisi tersebut harus dipegang oleh orang-orang yang independen, berdedikasi, berintegritas, dan memiliki rekam jejak baik dalam HAM. Tanpa itu lima tahun terakhir ini akan terulang lagi dan itu kami harapkan dilakukan presiden Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin di periode 2019-2024 ini," tutupnya.

Baca juga:
Keluarga Korban Pelanggaran HAM 98 Menolak Prabowo Masuk Kabinet Jokowi
Kasus Pelanggaran HAM Berat Disebut Mandek, Ini Penjelasan Jaksa Agung
Pramono Anung Sebut Persoalan HAM Bukan Hal Utama
Poster Marsinah dan 13 Aktivis yang Hilang Hiasi Sudut Kota Depok
Aksi Kamisan ke-594 di Istana Negara
Saudi Tawarkan Pembebasan Aktivis Perempuan Asal Keluarga Bungkam Soal Penyiksaan
Di Sidang Tahunan, Ketua DPR Minta Pemerintah Beri Perhatian Atas Pelanggaran HAM

(mdk/gil)