Pemkab Banyuwangi Dampingi Berbagai Kendala Bansos di Desa-desa

Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah membuka pelaporan online terkait bantuan sosial bagi warga yang ekonominya terdampak masa pandemik Corona (Covid-19). Warga bisa melaporkan dirinya atau tetangganya yang belum mendapat bantuan sosial melalui website https://bit.ly/bansosbanyuwangi

"Data yang masuk ke kami terus naik, warga yang ingin mendapatkan bantuan sosial terus meningkat. Nanti semua data ini akan disaring oleh desa," kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas usai menemui beberapa kepala desa di Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Kabat, dan Rogojampi, Minggu (17/5).

Anas pun meminta kepala desa untuk terus berkoordinasi dengan pemkab bila ada kendala di lapangan.

"Kami jajaran Pemkab siap mendampingi kepala desa. Jika memang masih ada warga yang sudah masuk dalam musyawarah desa tapi belum tercover bantuan silakan lapor, akan kami tindak lanjuti," ujarnya.

Saat bertemu Anas, Kepala Desa Sidowangi Kecamatan Wongsorejo, Muansin menyampaikan beberapa persoalan dalam mengurus bantuan sosial di desanya. Dia harus intensif melakukan koordinasi dengan RT/RW yang menjadi pintu ferifikasi kondisi warganya.

"Semua proses kami lakukan secara terbuka. Meski dalam prosesnya tetap muncul kendala, tapi dengan komunikasi yang baik semua bisa tertangani. Sejumlah bantuan saat ini juga sudah mulai disalurkan" ujar Muansin.

Desa Sidowangi sendiri menyalurkan bantuan sosial kepada total 763 Kepala Keluarga penerima manfaat. Dari jumlah tersebut 205 KK merupakan keluarga miskin terdampak non-DTKS. Sebagian penerima manfaat tersebut telah masuk skema bantuan baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten.

Selama proses pendataan penerima bantuan sosial, desa membuka layanan pelaporan via WhatsApp untuk menampung aduan warga. Seperti warga yang merasa terdampak, namun belum terdata, atau yang sudah meningkat ekonominya tapi tetap terdata.

Setelah semua data masuk, dilakukan screening, lalu pihaknya mengundang semua RT/RW ke musyawarah desa (Musdes). Saat di Musdes itu, mereka melakukan urutan perbandingan warga yang paling layak menerima.

"Saya menekankan kepada RT/RW yang mendata warga agar menghilangkan kepentingan pribadi, dan benar-benar niat tulus untuk membantu warga. Kami harus cermat memilah warga yang memang benar-benar membutuhkan bantuan," katanya.

Hamsin mengaku proses ini cukup berat dan memakan waktu. Proses verifikasi data ini berlangsung tak kurang dari dua minggu. Belum lagi komplain dari warga.

"Namun, kami aparat desa berupaya melakukan yang optimal, dan salah satunya lewat transparansi proses penetapannya. Bagi kami, senyum warga adalah bahagia kami," cetusnya.

Selain Desa Sidowangi, Desa Buluhsari di Kecamatan Kalipuro juga mulai menyalurkan bantuan sosial kepada warganya. Kepala Desa Buluhsari Mukhlish mengatakan meskipun ada protes dan kendala selama pendataan penerima bansos, namun bisa diatasi dengan baik.

"Saya dan perangkat desa menjalin komunikasi yang baik dengan ketua RT/RW. Apabila ada kendala di lapangan kami carikan solusi bersama, sehingga tidak sampai ada masalah yang berkepanjangan," ujarnya.

Saat ini, jajaran Pemkab Banyuwangi sedang mengunjungi sejumlah kecamatan, menemui kepala-kepala desa untuk dialog berbagai persoalan pendataan bantuan sosial.

Setelah keliling sembilan kecamatan, Anas giliran bertatap muka dengan kepala desa dari lima kecamatan yang ada di Banyuwangi, yakni Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Kabat, dan Rogojampi.

"Roadshow akan terus kami lakukan untuk membantu kepala desa yang menemui kendala penyaluran bansos, khususnya terkait data penerima bansos. Roadshow ini juga untuk menyemangati mereka," kata Anas.