Pemkab Tangerang Siapkan Rp50 M Per Bulan Bantu Pekerja Informal Terdampak Covid-19

Pemkab Tangerang Siapkan Rp50 M Per Bulan Bantu Pekerja Informal Terdampak Covid-19
PERISTIWA | 9 April 2020 11:43 Reporter : Kirom

Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Tangerang mempersiapkan bantuan bagi kelompok masyarakat rentan terdampak Covid-19. Saat ini, pihaknya masih merumuskan cara pendistribusian bantuan ke kelompok tersebut.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat menerangkan, kelompok rentan Covid-19 ini adalah mereka yang sebelumnya tidak mendapat bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Kita ada rencana Pemda memberikan jaring pengaman sosial, tapi masih debatabel. Apakah dalam bentuk uang atau sembako. Karena kalau tunai bagaimana mereka ambil ke bank-nya dalam kondisi seperti ini. Tapi kalau sembako juga bagaimana pendistribusiannya. Kisaran sekitar Rp600 ribu per bulan, per kepala keluarga (KK) selama 3 bulan," ungkap Kadis Sosial Kabupaten Tangerang Ujat Sudrajat, Kamis (9/4).

Dia menyebutkan, bantuan kelompok masyarakat rentan imbas Covid-19 ini di antaranya pekerja informal, pekerja terkena PHK, yang sebelumnya berada di atas garis kemiskinan (rentan) dan karena Covid-19 menjadi pra sejahtera.

"Jadi kita fokus ke masyarakat pra sejahtera yang sama sekali belum menerima bantuan, yang kedua kepada kelompok miskin yang sebelumnya berada di atas garis kemiskinan (rentan), karena Covid-19 ini dia adalam dalam klaster miskin. Misal pedagang keliling yang biasa mangkal di sekolah, buruh harian, pekerja kena PHK dan saat ini kita sedang data dengan para Camat agar angkanya benar-benar valid," ucap dia.

Untuk bantuan ini, Dinsos memperkirakan akan menyerap anggaran hingga Rp150 miliar selama 3 bulan program bantuan.

"Sekitar Rp150 miliar dibagi 3 bulan atau sekitar Rp50 miliar per bulan dibagi 600 ribu per KK per bulan. Ini di luar pihak-pihak yang sudah mendapat bantuan Bansos PKH dan BPNT karena mereka setiap bulan dapat, sementara ada kelompok rentan baru akibat ini," tegas dia. (mdk/ray)

Baca juga:
Data Kasus Covid-19 9 April di DKI: 1.632 Positif, 82 Sembuh, 149 Meninggal
Perppu Corona Dinilai 'Kebiri' Kewenangan DPR Bahas Duit Negara
Ini 10 Kendaraan yang Diperbolehkan Beroperasi di DKI Selama PSBB
DPR Kritik Perppu Corona Buat Pejabat Tak Bisa Dituntut Jika Salah Kelola Rp405 T
Rekomendasi IDAI Untuk Imunisasi Anak di Tengah Pandemi Covid-19

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami