Pemprov Jabar Sebut Praktik Kawin Kontrak Perlu Penanganan Multidimensi

Pemprov Jabar Sebut Praktik Kawin Kontrak Perlu Penanganan Multidimensi
PERISTIWA | 18 Februari 2020 13:27 Reporter : Aksara Bebey

Merdeka.com - Pengembangan sektor pariwisata bisa menjadi salah satu solusi mengatasi fenomena kawin kontrak di kawasan Puncak, Bogor maupun di Cianjur, Jawa Barat. Namun hal ini harus disertai peran berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar Dedi Taufik menyatakan, wilayah Bogor dan Cianjur merupakan dua dari sekian banyak daerah yang pendapatannya ditopang oleh sektor pariwisata.

Sektor ini berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dengan melahirkan sektor informal seperti berkembangnya amenitas, usaha transportasi lokal hingga jasa lainnya. Dengan kata lain, ini bisa menjadi pemutus mata rantai kawin kontrak yang terjadi karena alasan kemiskinan.

Banyak kasus yang melakukan praktik itu adalah pria dari Timur Tengah menikahi perempuan warga setempat. Tidak jarang praktik itu berujung pada modus perdagangan manusia.

"Fenomena kawin kontrak yang terjadi di kawasan Puncak Bogor dan Cianjur ini memerlukan penanganan multidimensi, agar tidak mengganggu dampak positif dari perkembangan ekonomi pariwisata," kata dia saat dihubungi, Selasa (18/2).

Dedi mengaku terus melakukan koordinasi bersama Pemkab Bogor dan Cianjur dalam hal pemantauan, sekaligus menggalakkan aksi preventif mencegah praktik tersebut terjadi. Terlebih kedua daerah tersebut sudah memiliki tim gabungan yang dibentuk sejak 2015.

"Salah satu solusi mengatasi persoalan ini adalah penyediaan kesempatan dan lapangan pekerjaan, jadi tidak hanya urusan pariwisata saja. Ini perlu kita cermati dengan baik," ungkapnya.

Sementara itu, diberitakan sebelumnya, pengembangan penyelidikan kasus kawin kontrak di Puncak Kabupaten Bogor yang sempat heboh di penghujung tahun 2019, tertunda karena terjadinya sejumlah bencana.

Kapolres Bogor AKBP Muhammad Joni menyebut selama satu bulan itu pihaknya fokus bagaimana melakukan operasi kemanusiaan, yaitu mengevakuasi korban, memberikan kebutuhan sehari-hari, termasuk juga melakukan upaya pembukaan jalan. Peristiwa yang dimaksud adalah banjir dan longsor akibat cuaca buruk yang terjadi pada Rabu (1/1).

Beberapa wilayah terdampak di antaranya terjadi di Kecamatan Sukajaya, Nanggung, dan Cigudeg, sedangkan banjir terjadi di Kecamatan Gunung Putri dan Jasinga.

Setelah semua rampung, dia menegaskan Polres Bogor akan mendukung keinginan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam menghilangkan kesan buruk kawin kontrak dari objek wisata Puncak Cisarua.

Dalam kasus terbaru, Polres Bogor sudah mengamankan empat pelaku dan enam korban yang terlibat praktik kawin kontrak di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, pada Desember 2019. Pelaku berinisial ON alias Mami E, IM alias Mami R, BS, dan K. Sedangkan, enam korbannya perempuan dewasa berinisial H, Y, W, SN, IA, dan MR.

"Sampai sekarang, kepolisian tetap melakukan upaya penyelidikan apakah masih ada kegiatan prostitusi berlabel kawin kontrak atau tamasya halal," kata dia. (mdk/cob)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami